Relokasi Permukiman Dimulai Tahun 2025, Masih Ada Warga Cempaka Keberatan Dipindah

POJOKBANUA, BANJARBARU – Relokasi permukiman kumuh maupun yang terdampak musibah kebakaran di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka akan dimulai pada tahun 2025 mendatang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banjarbaru, Said Abdullah mengatakan, program relokasi yang juga berbarengan dengan normalisasi Sungai Kuranji ini harus dieksekusi. Rencananya, embangunannya akan menggunakan sumber dana dari APBD.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Mantap! Polres Banjarbaru Ungkap Pelaku Dugaan Pembakaran Lahan

97 Fikri Noor

“Rencana 70 rumah selesai di tahun 2025, ada dua tahap (pekerjaan),” ujarnya usai penandatanganan berita acara sewa rumah untuk warga terdampak kebakaran dan kawasan kumuh di Aula Kelurahan Cempaka, Kamis (25/4/2024) siang.

Said mengungkapkan, relokasi permukiman ini membutuhkan anggaran sebesar Rp15 miliar, dengan luas lahan sebesar 3 hektare. Namun, jumlah itu bukan hanya untuk membangun permukiman saja.

“Tetapi jalan lingkungan juga. (Karena) membentuk kawasan baru, bukan rumah saja, nanti ada jalan, RTH (ruang terbuka hijau) dan lainnya,” tuturnya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

70 Persen PAD Banjarbaru, Ini Pajak yang Sulit Tercapai dari Target

117 Hasanuddin

Berdasarkan catatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Banjarbaru, tercatat ada 109 rumah yang terdampak relokasi karena normalisasi sungai. Di mana, 70 rumah di antaranya harus benar-benar direlokasi, sementara 39 rumah lainnya dilakukan perbaikan.

“Kami dalam hal ini sudah menyiapkan lahan seluas 3 hektare yang kami desain hingga 70 kavling,” tambah Kepala Disperkim Banjarbaru, Abdussamad.

Namun, rencana ini sepertinya akan mendapat tantangan, terutama dari warga terdampak. Ketua RT. 23/RW. 08 Kelurahan Cempaka, Khairullah mengakui jika masih ada warga yang keberatan direlokasi dengan berbagai alasan.

“Yang enggan pindah (alasannya) seperti keterikatan masa lalu, orang tua tinggal di situ kemudian besar (tumbuh dewasa, red) juga di situ,” akunya.

Sebagai perwakilan warga, Khairullah dihadapi oleh tuntutan warga yang enggan pindah. Di sisi lain, ia juga harus ikut menyosialisasikan program relokasi ini.

“Masyarakat ini ada yang setuju 100 persen, ada yang setuju bersyarat. Nanti diskusi lagi bagaimana baiknya, kami belum bisa menyimpulkan di sini dan perlu diskusi lagi,” cetusnya. (FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor