Rektor Unri Polisikan Mahasiswa yang Kritik UKT, Kapolri Diminta Turun Tangan

POJOKBANUA – Kasus Rektor Universitas Riau (Unri) Prof Sri Indarti yang melaporkan mahasiswanya yang mengkritik uang kuliah menuai sorotan tajam dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA).

Dalam pernyataannya, KIKA menyebut tindakan represi Rektor Unri Sri Indarti yang melaporkan mahasiswa merupakan bagian dari pembungkaman.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Microsoft akan Investasi $1,7 Miliar untuk AI di Indonesia

102 Bambang Setiawan

“Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 9 (1), dijelaskan Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma,” tulis KIKA dikutip Kamis (9/5/2024).

Selain itu, hukum dan HAM di Indonesia melindungi kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan aspirasi dalam dunia pendidikan tinggi merupakan hak yang melekat pada seluruh sivitas, termasuk dalam Pasal 19 Kovenan SIPOL (ICCPR/ Indonesia ratifikasi dalam UU No 12 Tahun 2005) sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, dan Pasal 13 Kovenan EKOSOB (ICESCR/Indonesia ratifikasi dalam UU No11 Tahun 2005) sebagai bagian dari hak atas pendidikan.

“Sehingga perenggutan, pendisiplinan, bahkan serangan terhadap kebebasan akademik kepada mahasiswa seperti yang terjadi di Unri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM!” terang KIKA.

Baca Juga

3 tahun  lalu

Pendaftaran Beasiswa LPDP 2021 Resmi Dibuka

119 Yawafie

Terkait ini, KIKA menyatakan sikapnya dengan mengeluarkan beberapa poin, pertama; menolak kebijakan UKT bukan tindak pidana, dan hak untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari kebebasan berekspresi pula kebebasan akademik dijamin oleh UndangUndang, sehingga mahasiswa tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran.

Kedua, mengimbau Pihak Kepolisian untuk tidak berhadap-hadapan dengan mahasiswa yang menolak kenaikan kebijakan UKT. Ketiga Tindakan Rektor Unri sebagai bagian dari otoritas kampus membatasi kebebasan akademik adalah pelanggaran hukum dan HAM yang dijamin dalam perundang-undangan.

Keempat, mengimbau Komnas HAM dan Kemenristek menegur tindakan Rektor Unri dan kelima meminta Kapolri untuk memerintahkan Kapolda Riau tidak memproses pengaduan karena tidak ada hukum yang dilanggar.

Diketahui, mahasiswa Fakultas Pertanian Unri, Khariq Anhar dilaporkan ke Polda Riau terkait ITE setelah bikin konten video terkait biaya kuliah mahal. Ia menyuarakan atas kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Khariq Anhar mengaku dipolisikan Rektor Unri setelah mengkritik kebijakan UKT. Dalam kebijakan itu, ada ketentuan terkait Iuran Pembangunan Institusi (IPI) di lingkungan kampus tersebut.

Lewat Aliansi Mahasiswa Penggugat (AMP) atau aliansi mahasiswa yang peduli tentang kondisi sosial membuat undangan terbuka kepada rektor dan mahasiswa. Hanya saja, pihak rektor ataupun utusan disebut tak ada yang hadir.

Rektor Unri Sri Indarti melaporkan Khariq Anhar pada 15 Maret 2024 atau sekitar 2 pekan setelah aksi digelar. (Suara.com/BS)

Editor: Bambang Setiawan