Tersisa Dua Desa Tertinggal di Kalsel, Bagaimana Upaya Pengentasannya?

POJOKBANUA, BANJARBARU – Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), sebanyak 1.871 desa yang tersebar di 154 kecamatan dan 144 kelurahan, hanya tersisa dua desa yang berstatus tertinggal hingga akhir tahun 2023 ini.

Dua desa tertinggal itu yakni Desa Juhu dan Desa Aing Bantai yang sama-sama berada di Kecamatan Batang Alai Timur (BAT), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Tantangannya lantaran minimnya akses pelayanan dasar, mulai dari infrastruktur hingga transportasi. Lantas bagaimana upaya pengentasannya?

Baca Juga

1 tahun  lalu

Penemuan Bayi di Guntung Manggis, Polisi; Diduga Dilahirkan Kurang dari 24 Jam

149 Fikri Noor

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, mulai 2024 pihaknya menargetkan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal. Hal tersebut seiring dengan pernyataan Kalsel sebagai daerah penyangga sekaligus pintu gerbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Katanya, meski masih berstatus tertinggal bukan berarti dua desa tersebut tidak memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi. Namun, hanya kurang dikelola saja.

“Lebih dari itu, desa berstatus tertinggal rentan akan masalah bencana alam, ekonomi dan konflik sosial. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat dan pemerintah desa setempat kesulitan mengelola sumber daya yang dimiliki,” ujarnya, Sabtu (23/12/2023).

Baca Juga

5 bulan  lalu

Bersumber dari DAK, Penataan Permukiman di Cempaka Ditarget 2025

177 Fikri Noor

Terkait konflik sosial, ia mengaku bahwa desa tertinggal kerap mengalaminya karena disebabkan masih kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, serta perbedaan suku, agama dan budaya.

“Di desa tertinggal potensi ekonomi lokal tidak berkembang. Pada sektor pertanian masih dikelola menggunakan teknologi tradisional. Sehingga, lapangan pekerjaan juga minim tersedia bagi masyarakatnya,” paparnya.

Pada tahun 2024, pihaknya optimis tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal. Untuk itu, digaungkan program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Hal tersebut bertujuan, untuk memfokuskan pengembangan produk desa sesuai dengan potensi wilayahnya.

Sementara itu, salah satu putra asli Meratus Desa Juhu, Robi membeberkan, dirinya sangat sepakat dengan upaya Pemprov Kalsel yang ingin mengentaskan dua desa tertinggal di HST. Terlebih, infrastruktur dan pelayanan yang kurang dari pemerintah dapat dengan segera ditingkatkan.

Kendati demikian, ia tidak sependapat jika status tertinggal ini hanya dikaitkan dengan faktor karena tidak dikelola dan rentan akan masalah bencana alam, ekonomi, dan konflik sosial.

“Hal ini sangat minim terjadi di desa kita,” tutur Robi selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel.

Menurutnya, justru yang harusnya menjadi perhatian oleh pemerintah adalah komitmen masyarakat Desa Juhu untuk menjaga alam dengan pengetahuan tradisional, mulai dari bertahan hidup hingga memenuhi hak-hak pendidikan.

Adapun, lembaga adat yang ada di Desa Juhu sebagai lembaga tertinggi untuk mengatur bagaimana berkehidupan sosial, hukum adat yang sangat erat dan kuat hingga saat ini masih terus hidup di masyarakat.

“Tidak ada pelanggaran yang lepas dari aturan dan hukum adat. Berlakunya tahil sebagai sanksi atas perbuatan yang dilakukan dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat,” lanjutnya.

Robi menerangkan, untuk faktor ekonomi memang kurang pembinaan dan pengembangan untuk menjadi sumber penghasilan. Sumber daya alam (SDA) hanya dimanfaatkan secukupnya oleh masyarakat setempat, sehingga sampai sekarang Desa Juhu masih sangat asli bahkan dikatakan sebagai hutan perawan dan desa terindah di Pegunungan Meratus HST.

Begitu pun Desa Aing Bantai. Target utama pemerintah tidak hanya meningkatkan status desa tertinggal, tetapi juga bagaimana meningkatkan potensi desa dan memberikan infrastruktur dan pelayanan dengan tetap menjaga kelestariannya.

“Terkait ini, pemerintah harus duduk bersama dengan masyarakat dan tokoh adat dalam mengambil berbagai kebijakan di wilayah masyarakat adat. Agar terbina tujuan yang sama untuk kemajuan Banua yang bermartabat secara budaya, sebagai identitas bangsa tetapi bisa mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.

Untuk pemerintahan desa, dirinya sangat apresiasi kepada Kepala Desa Juhu Abdul Dunduk, Tetua Adat Pinan, dan tokoh adat Desa Juhu serta yang lainnya. Mengingat, sejak dulu hingga sekarang selalu komitmen untuk menjaga kelestarian Desa Juhu, kearifan lokal dan membangun desa.

“Kita boleh jauh dari kota, tetapi untuk pendidikan kita harus bisa sama seperti mereka,” pungkasnya. (MH/KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani