Diduga Kecewa Dengan Hasil Penilaian, Sekda Banjar Gugat Bupati ke PTUN Banjarmasin

POJOKBANUA, MARTAPURA – Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.

Di mana, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, Dr. Mokhamad Hilman mengajukan gugatan terhadap bosnya sendiri, yakni Bupati Banjar, Saidi Mansyur.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Blak-blakan! Rofiqi Maju Pilkada 2024, Harap Antung Aman Jadi Wakil-nya

437 Wahyu Firdha

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 21/G/2024/PTUN.BJM, dan telah dipublikasikan di laman Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) PTUN Banjarmasin pada Rabu (27/3/2024).

Meskipun diklasifikasikan sebagai perkara kepegawaian, detail pokok gugatan belum diungkap. Sidang persiapan direncanakan akan digelar pada 3 April 2024 mendatang.

Diduga, gugatan ini muncul karena Hilman kecewa dengan penilaian kinerja “Sangat Kurang” yang diberikan oleh Saidi. Ketika dikonfirmasi, Hilman, membenarkan hal tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Guru Fadhlan Wafat Diduga Sakit Jantung, Pemakaman belum Dipastikan

468 Wahyu Firdha

“Ya, gugatan ke PTUN terkait Kepegawaian diajukan atas Penilaian Kinerja Pegawai saya pada tahun 2023 oleh Bupati Banjar Saidi Mansyur dengan predikat penilaian Kinerja ‘Sangat Kurang’,” ujarnya saat dihubungi pojokbanua.com, Jumat (29/3/2024).

Hilman menjelaskan, bahwa terdapat 5 predikat penilaian kinerja, di antaranya Sangat Baik, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang, dan Sangat Kurang. Ia menyebut, penilaian ini mirip dengan nilai ‘E’ di perguruan tinggi.

“Dengan hasil penilaian ini, saya merasa sangat dirugikan, sangat berdampak pada karir kepegawaian saya sebagai PNS yang telah saya jalani selama 29 tahun,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hilman menegaskan bahwa penilaian diduga dilakukan secara subjektif, tanpa mempertimbangkan kontribusinya sebagai Sekda terhadap kinerja organisasiPemkab Banjar yang telah dinilai “Baik”. Serta disinyalir, penilaian juga tidak didasarkan pada prosedur atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Meskipun telah dilakukan upaya keberatan dan banding administratif, namun karena tidak dijawab dan ditolak, penilaian tersebut dianggap final,” tegasnya.

Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir untuk memperoleh perlakuan yang adil. Langkah hukum dilakukan dengan mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin.

“Proses ini didampingi oleh pengacara yang telah ditunjuk melalui surat kuasa khusus,” pungkasnya. (WF/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor