Paman Birin Paparkan 7 Isu Stategis pada Revisi RTRW Kalsel

POJOKBANUA, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Sahbirin Noor atau Paman Birin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar memaparkan tujuh isu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2023-2042 yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Grand Jakarta, pada Jumat (12/5/2023).

Kehadiran Paman Birin dalam rakor ini sebagai bentuk komitmen yang kuat dari Pemprov Kalsel dalam perencanaan tata ruang. Menjadi landasan penting pemanfaatan dan pengendalian ruang, sampai dengan 20 tahun ke depan.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Wali Kota Serahkan Hadiah Pemenang Pemuda Pelopor Banjarmasin 2023

103 Fikri Noor

Adapun, tujuh isu itu berupa Restorasi Ekologis, Pariwisata Berbasis Alam, Produktivitas Berkelanjutan, Hilirisasi Industri, Konektivitas Multimoda Pantai Timur, Hijau Metropolitan Banjarbakula dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pedesaan.

Disebutkan, tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di Selatan Pulau Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar kabupaten/kota. Dalam hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif, dengan
menggunakan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan.

Beberapa perencanaan penting yang dituangkan dalam Revisi RTRW ini antara lain jalan bebas hambatan, jaringan kereta api, pelabuhan, dan Bendungan Riam Kiwa.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Warung di Pasar Wadai Ramadan ini Sediakan Hidangan Khas Barabai, Harga Terjangkau

110 Muhammad Samman

Selanjutnya, pada rencana Pola Ruang Provinsi Kalsel terdapat Zona lindung dengan luasan sebesar 17 persen dari luasan total wilayah dengan dominasi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Hutan Lindung). Sedangkan untuk Zona budidaya dengan luasan sebesar 83 persen, dari luasan total wilayah didominasi oleh kawasan perikanan dan pertanian.

“Untuk dapat memperkaya kandungan yang terdapat dalam dokumen Revisi RTRW Kalsel ini, besar harapan kami agar para perwakilan dari kementerian dan lembaga lintas sektor yang berhadir pada hari ini dapat memberi saran dan masukan,” kata Paman Birin.

Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwarr menambahkan, Dokumen Revisi RTRW krusial untuk segera diselesaikan agar dapat memberi kepastian hukum, mendukung pembangunan daerah, serta memberi kemudahan berusaha di Kalsel agar ruang dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Rakor Lintas Sektor ini pula para Pimpinan dari kabupaten/kota menyampaikan, kesepakatan dan dukungan terhadap substansi muatan di dalam Dokumen Revisi RTRW Kalsel.

Rakor Lintas Sektor ini dilaksanakan guna menjaring masukan-masukan dari dari seluruh sektor baik lembaga / kementerian dan daerah, serta menyinkronisasikan seluruh program kegiatan dan menyempurnakan muatan di dalam Dokumen Revisi RTRW Kalsel.

Setelah sesi paparan, dilanjutkan dengan Diskusi Teknis dan penyampaian masukan dari Kementerian/Lembaga/Badan yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Rahma Julianti dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana serta didampingi oleh sejumlah kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

Sementara itu, Kadis PUPR Kalsel, Ahmad Solhan berkomitmen untuk mengakomodir segala masukan dan perbaikan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian dan Lembaga dengan melaksanakan pembahasan pasca lintas sektor yang akan dilaksanakan, mulai 15 sampai 17 Mei 2023.(KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani