iklan di pojokbanua

Komunitas Pers Menolak Keras RUU Penyiaran: Ancaman Serius Terhadap Independensi dan Profesionalisme Jurnalis

waktu baca 3 menit
Selasa, 14 Mei 2024 21:05 0 Andy Arfian

POJOKBANUA, JAKARTA – Dewan Pers bersama seluruh komunitas pers dengan tegas menolak draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang diusulkan oleh DPR untuk menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penolakan ini disampaikan dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

“Kami menolak RUU Penyiaran. Kami menghormati rencana revisi UU Penyiaran, namun sangat menyayangkan UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak dimasukkan dalam konsideran RUU Penyiaran ini,” ujar Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu.

Nada yang sama juga disuarakan oleh Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wahyu Dyatmika. “Jika DPR tetap ngotot untuk memberlakukan RUU ini, maka mereka akan berhadapan dengan seluruh komunitas pers,” tegas Wahyu.

Ninik menggarisbawahi bahwa penerapan RUU ini akan mengancam independensi pers dan menurunkan profesionalisme jurnalis. Ia juga mengkritik proses penyusunan RUU yang tidak melibatkan Dewan Pers sejak awal. “Dalam penyusunan UU harus ada partisipasi penuh makna dari seluruh pemangku kepentingan. Sayangnya, hal ini tidak terjadi dalam penyusunan draf RUU Penyiaran,” jelasnya.

Ninik menyoroti ketentuan dalam draf RUU yang melarang penayangan jurnalisme investigasi, yang bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) UU Pers tentang larangan sensor, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran terhadap pers nasional. “Larangan ini akan membungkam kebebasan pers, padahal Dewan Pers memiliki fungsi untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pers di platform penyiaran adalah kewenangan Dewan Pers, bukan KPI. “KPI tidak punya wewenang untuk menyelesaikan sengketa pers,” tegas Ninik.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, mengungkapkan bahwa upaya untuk mengurangi kebebasan pers telah dilakukan lima kali oleh pemerintah dan legislatif, termasuk melalui UU Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum, pasal dalam UU Cipta Kerja, KUHP, dan sekarang RUU Penyiaran. “RUU Penyiaran ini secara frontal mengekang kebebasan pers,” kritik Yadi.

Penolakan keras juga disampaikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Menurut Kamsul Hasan dari PWI, RUU Penyiaran jelas bertentangan dengan UU Pers. PWI meminta agar draf RUU yang bertentangan dengan UU Pers ini segera dicabut.

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan, juga mendesak agar draf RUU ini dicabut karena merugikan publik dan harus disusun ulang dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Nani Afrida, menekankan pentingnya jurnalisme investigatif sebagai strata tertinggi karya jurnalistik yang tidak boleh dilarang.

Dukungan penolakan terhadap RUU Penyiaran juga datang dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan seluruh konstituen Dewan Pers. Seluruh komunitas pers bersatu menolak RUU ini demi menjaga kebebasan dan profesionalisme jurnalis di Indonesia. (RLS/AY)

Editor: Andy Arfian

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221229-WA0030
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221227-WA0005
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221225-WA0006
1. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020

Member JMSI

Network

LAINNYA