Kabupaten Banjar Raih Predikat Kualitas Tertinggi dalam Penilaian Pelayanan Publik

POJOKBANUA, BANJARMASIN – Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi, yang mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, mengikuti acara Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Kalimantan Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan pada pagi Rabu (17/1/2024) di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Soal Tapal Batas Desa Kiram, Bupati; Masuk Wilayah Kabupaten Banjar

133 Wahyu Firdha

Pemerintah Kabupaten Banjar berhasil meraih nilai 90,96 dengan Kategori A Zona Hijau, mendapatkan Predikat Kualitas Tertinggi Pelayanan Publik.

Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan bahwa piagam penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Ombudsman RI terhadap instansi yang berhasil memenuhi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Diduga Korsleting, Satu Rumah di Desa Indrasari Hangus Terbakar

148 Wahyu Firdha

“Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja empat dimensi penilaian dengan kategorisasi penilaian. Keempat dimensi penilaian ini meliputi dimensi input yang terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Kemudian, dimensi proses terdiri dari variabel standar pelayanan. Berikutnya, dimensi output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, dan terakhir dimensi pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan,” cetusnya.

Di samping itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Selatan mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk ke dalam zona hijau atau mendapatkan opini kualitas tertinggi dan tinggi pada tahun 2023. Menurutnya, peningkatan penilaian ini disebabkan oleh perbaikan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintahan.

Ia juga menyatakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, selain kolaborasi antar instansi, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan di dalamnya.

“Partisipasi masyarakat merupakan investasi yang sangat bernilai untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan masyarakat bukan hanya sekedar objek tapi subjek Pembangunan,” tutupnya.

Dari hasil Rekapitulasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tahun 2023, terungkap bahwa Puskesmas Martapura Timur meraih nilai 88,41, Puskesmas Martapura 1 dengan nilai 90,19, Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil mendapatkan nilai 90,94, Dinas Pendidikan mencapai total nilai 92,86, dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu berhasil meraih total nilai sebesar 92,89. (RLS/AY)

Editor: Andy Arfian