Sambangi Kementerian PUPR, Bupati HST Tindaklanjuti Usulan Bendungan Pancur Hanau

POJOKBANUA, JAKARTA – Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Aulia Oktafiandi menyambangi Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR RI di Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Dalam audiensi kali ini, Aulia bersama rombongan membahas dan menindaklanjuti kembali usulan perencanaan pembangunan Bendungan Pancur Hanau, dengan membawa surat rekomendasi dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca Juga

2 tahun  lalu

Tarif PPN Bakal Naik Jadi 11 Persen Mulai 1 April 2022

115 Yuliandri Kusuma Wardani

Rombongan yang ikut dalam audiensi itu di antaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) HST, Muhammad Yani, Plt. Kepala Dinas PUPR HST, Kepala Bapelitbangda HST dengan disambut Direktur Bendungan dan Danau, Adenan Rasyid beserta jajaran Dirjen SDA Kementerian PUPR RI.

Orang nomor satu di Bumi Murakata ini pun menyampaikan niat kedatangannya lebih memberikan pada penekanan dan informasi tambahan tentang urgensi pembuatan Bendungan Pancur Hanau di HST.

Sewaktu awal menjabat dan setelah bencana banjir bandang, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri PUPR langsung untuk menyampaikan permasalahan pengelolaan aliran air sungai di HST.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Dampak Perang, Ratusan WNI yang Dievakuasi dari Sudan Tiba di Jakarta

93 Yuliandri Kusuma Wardani

“Untuk pertemuan kembali hari ini, kami menindaklanjuti dan menindaklanjuti usulan perencanaan pembangunan Bendungan Pancur Hanau dengan membawa surat rekomendasi dukungan dari Gubernur Kalsel,” ujar Aulia.

Ia mengungkapkan, Kalsel saat ini disebut Gubernur menjadi gerbang ibu kota negara (IKN) Nusantara. Posisi strategis tersebut mengharuskan sejak dini mempersiapkan diri untuk memasok kebutuhan pangan ke IKN Nusantara.

HST sendiri, kata Aulia, termasuk dalam 3 dari 13 kabupaten sebagai daerah pemangku pangan, bersama dengan Kabupaten Banjar dan Barito Kuala (Batola).

Aulia menerangkan, esensinya adalah pihaknya ingin meningkatkan produksi pertanian dari yang ada saat ini Bendungan Batang Alai bisa mendukung 5.600 hektare lahan pertanian. Lalu, jika dibuat Bendungan Pancur Hanau akan ada tambahan 5.500 hektare lagi lahan yang bisa dialiri.

“Estimasi produksi kita yang semula sekitar 60 ribu ton bisa meningkat hingga 120 ribu hingga 130 ribu ton. Kita ingin perkuat potensi daerah dari sektor pertanian,” jelasnya.

Bagi Aulia, hal ini merupakan bagian dari usaha untuk bangkit dari banjir bandang yang terjadi pada tahun 2021 silam. Untuk itu, pihaknya kembali dorong potensi daerah di bidang pertanian.

“Ini yang harus kita kelola, karena kalau tidak maka akan sia-sia sumber daya yang ingin kita maksimalkan,” tegasnya.

Di samping itu, pihaknya juga sudah pernah melakukan studi kelayakan pada tahun 2015 lalu, serta telah mendapat dukungan dari gubernur bahwa ini juga termasuk dalam program strategis provinsi. Terlebih, keberadaan Bendungan Pancur Hanau ini jika dibangun bisa mendukung pangan di IKN Nusantara.

Aulia berharap, rencana ini dapat terealisasi mengingat urgensi bendungan itu sendiri. Ini adalah bentuk usaha dan komitmen pihaknya untuk menjadikan HST yang lebih makmur, unggul dan dinamis.

“Semoga usaha dan niat kita ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Bendungan dan Danau Dirjen SDA Kementerian PUPR, Adenan Rasyid mengatakan, Bendungan Pancur Hanau sudah masuk program pihaknya. Ia menerangkan, saat ini sudah ada program 126 bendungan yang teridentifikasi dengan berbagai klaster.

Mulai dari klaster yang sudah tersertifikasi ada 8 bendungan. Ada juga klaster yang sudah masuk tahap sipil desain sekitar 33 bendungan, dan ada klaster yang sudah masuk tahap studi kelayakan sebanyak 40 bendungan, dan sisanya sebanyak 45 bendungan baru potensi.

“Bendungan Pancur Hanau ini termasuk dalam kluster yang sudah ada studi kelayakannya,” terangnya.

Kemudian, pihaknya sepakat bahwa salah satu kriteria dalam pembangunan adalah kebutuhan, bukan keinginan. Usulan itu pun dinilainya sangat rasional, karena bendungan itu multifungsi, jadi harus ada memenuhi kebutuhan pangan, pengendalian banjir, suplai air baku, serta pariwisata.

Rasyid menjelaskan, dalam proses pembangunan bendungan, pihaknya membelah menjadi dua masalah, yakni ada masalah teknis dan non teknis. Untuk masalah teknis itu urusan dan tugas pihaknya untuk menyelesaikan masalah teknis apapun kendalanya. Bahkan, pihaknya juga punya komisi keamanan bendungan, tim evaluasi dan tim percepatan konstruksi.

Sedangkan, untuk masalah non teknis melibatkan berbagai macam stakeholder, apalagi melibatkan masyarakat itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Pihaknya berharap Pemda bisa meyakinkan Kementrian bahwa dari sisi tanah masyarakat mendukung dan Pemda mendukung.

“Sehingga dapat memperkuat proses bahwa ini tidak ada masalah,” tandasnya. (MH/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor