Masyarakat Adat di HST Kompak Tolak Rencana Perdagangan Karbon

POJOKBANUA, BARABAI – Masyarakat adat di Hulu Sungai Tengah (HST) yang terdiri dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD), para Kepala Adat, Tokoh Adat, Damang, pengurus dan kader AMAN HST maupun Kalimantan Selatan, serta segenap unsur masyarakat adat lainnya, mengeluarkan pernyataan sikap merespons rencana perdagangan karbon yang tengah bergulir.

Pernyataan sikap itu dikeluarkan usai diskusi dan sosialisasi Pendidikan Adat yang difasilitasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) HST pada Selasa (11/6/2024) lalu.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Kondisi Keruh dan Arus Air Deras Sulitkan Pencarian Bocah Tenggelam di HST

280 Muhammad Hidayatullah

“Kami dengan tegas menolak perdagangan karbon yang akan dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) ini,” ujar Ketua DAD HST, Abdul Hadi.

Pihaknya merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait bergulirnya isu rencana perdagangan karbon ini, sehingga menimbulkan polemik di lingkungan masyarakat adat. Hadi mengingatkan, ladang masyarakat adat hingga kepercayaan leluhur akan terancam jika rencana ini terus dilanjutkan.

Ketua Dewan AMAN HST Kecamatan Hantakan, Mirdianto menambahkan, masyarakat adat sejak dulu sudah menjaga hutan, khususnya di Pegunungan Meratus.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Ditinggal Parkir, Mobil Avanza Tabrak Pikap Dari Belakang

151 Muhammad Hidayatullah

“Apabila rencana ini tetap dipaksakan, kami siap untuk mengawal,” ujarnya.

Kepala Adat Labuhan, Suan akan menyikapi pedagangan karbon jelas dan tegas menolak. Menurutnya, rencana ini belum ada kejelasan terlebih perlu didudukkan bersama dengan masyarakat adat.

“Kami yang telah lama hidup dan menjaga hutan di Pegunungan Meratus merasa tidak dilibatkan dan mengetahui terkait perdagangan karbon ini,” tuturnya.

Terkahir, Damang Kabupaten HST, Sarkani menuturkan, pihaknya merasa khawatir jika perdagangan karbon ini berjalan kearifan lokal ladang masyarakat adat akan dilarang.

“Kami tegas menolak rencana perdagangan karbon ini. Jika sampai ladang kami dilarang itu sama saja dengan menghilangkan kepercayaan kami dengan leluhur,” singkatnya. (MH/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor