Faktor Perubahan Iklim, Banjir hingga Karhutla Dominasi Bencana di Indonesia
Webinar bersama Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG.(Foto: tangkapan layar) POJOKBANUA, JAKARTA – Hasil monitoring BMKG dalam 40 tahun terakhir, mengindikasikan
curah hujan ekstrem di Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan, baik dalam hal frekuensi maupun intensitas (magnitude).
Tren ini mengakibatkan tingginya angka bencana
hidrometeorologi yang didominasi oleh banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, kebakaran hutan
dan lahan (karhutla), serta kekeringan. Berbagai kejadian ini tak lepas dari akibat perubahan iklim.
Hasil kajian menggunakan data pemodelan proyeksi iklim oleh BMKG menunjukkan, di masa depan akan terjadi peningkatan intensitas kebasahan di beberapa daerah walaupun
mungkin tidak merata.
Di lain sisi, durasi dry spell atau jumlah hari kering juga mengalami
peningkatan sebesar 20 sampai 30 persen dibanding pada periode referensi (1986-2005).
“Tidak seperti iklim dan cuaca yang sulit untuk diintervensi, lingkungan adalah sesuatu yang bisa
kita kontrol. Sehingga, BMKG mengadakan program literasi iklim kepada para masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian terhadap perubahan iklim,” ungkap Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG pada Webinar ‘Darurat Bencana, Supari, Rabu (8/2/2023).
Senasa, Peneliti Klimatologi dan Oseanografi BRIN dan Penulis
Utama Laporan Penilaian Keenam IPCC, Intan Suci Nurhati mengaku prihatin terhadap keadaan iklim global dengan merujuk kepada Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) 2022.
“Perlu kita perhatikan bahwa perubahan iklim yang semakin intens akan berakibat pada
penyerapan karbon di laut dan hutan menjadi kurang maksimal. Banyak yang belum menyadari, kondisi laut yang memburuk juga mempengaruhi situasi cuaca di darat, mengakibatkan bencana hidrometeorologi sering terjadi,” ujarnya.
Sesuai hasil analisis BMKG dan laporan IPCC,
meskipun intensitas hujan sebagai pemicu bencana mungkin berbeda-beda antar daerah. Namun, secara umum potensi bencana dapat dicegah atau risikonya dapat dikurangi apabila kondisi lingkungannya terjaga dengan baik.
“Diimbau, agar pemerintah dan masyarakat setempat meningkatkan kewaspadaan akan potensi cuaca dan iklim ekstrem dengan terus mencari informasi yang relevan, serta melakukan penataan lingkungan dengan lebih baik untuk mencegah terjadinya bencana,” tuturnya.
Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dodi Yuleova menjelaskan bahwa data
BNPB empat tahun ke belakang, sepanjang 2018 hingga 2022, korban meninggal dan mengungsi akibat bencana hidrometeorologi terus bertambah. Dengan kerusakan rumah dan fasilitas
penduduk yang mencapai kerugian hingga Rp31,5 triliun.
“BNPB banyak menemukan tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, salah satunya adalah cuaca
yang mudah sekali berubah, seperti saat ini yang seharusnya sudah masuk musim kemarau
tapi beberapa daerah masih mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Kami melakukan analisis atau kajian terhadap potensi ancaman bahaya dengan memanfaatkan data lintas
kementerian atau lembaga,” paparnya.
Katanya, memberi arahan kepada BPBD tingkat kabupaten dan
kota untuk upaya kesiapsiagaan setempat daan mengaktifkan Tim Reaksi Cepat (TRC) aga berkoordinasi dengan pusat, khususnya untuk daerah yang sangat rawan bencana
hidrometeorologi.
Disarankan, masyarakat membentuk tim siaga desa yang bertugas untuk pemantauan
dan identifikasi berbekal pengetahuan kebencanaan seperti membuat rencana operasi, peta risiko desa dan keterampilan dalam respons darurat, serta memastikan kelancaran
jalinan komunikasi ke BPBD kecamatan dan desa.
Meningkatnya kejadian bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, abrasi
pantai dan lainnya akibat kerusakan lingkungan dan krisis iklim juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah harus menghentikan proyek-proyek pembangunan dan investasi yang disebut
sebagai solusi atas krisis iklim.
(WF/KW)
Editor: Yuliandri Kusuma Wardani
Pos terkait
Infografis
Berita Terbaru
Member JMSI
Network
Tidak ada komentar