Dirut Perumda PBB Martapura Angkat Bicara Soal Pendapatan Perusahaan

POJOKBANUA, MARTAPURA – Sebelumnya, sempat dipertanyakan seorang anggota DPRD Kabupaten Banjar terkait ke mana pendapatan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB) Martapura yang selama ini kontribusinya dianggap hilang.

Pernyataan monohok tersebut dilontarkan langsung Ketua Pansus Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) Martapura, H Yunani selaku politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Banjar.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Tradisi Bagarakan Sahur, Ribuan Remaja Pasayangan Bersatu Bangunkan Warga dengan Meriah

152 Wahyu Firdha

Menanggapi hal itu, Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah Martapura, Rusdiansyah angkat bicara. Ia menyatakan, sejak 2020-2022 pihaknya sudah menyumbang kontribusi pendapatan sebesar Rp7 miliar.

“Angka ini nantinya akan bertambah setelah hasil audit Perumda Pasar Bauntung Batuah tahun 2023 selesai,” ujarnya kepada sejumlah awak media, belum lama tadi.

Penjelasan itu pun setidaknya mencapai kurang lebih Rp900 juta melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan penghasilan parkir.

Baca Juga

8 bulan  lalu

Kabupaten Banjar Kekeringan, Distribusi Air hingga ke Ponpes

206 Wahyu Firdha

Ia membeberkan, pihaknya terakhir menerima investasi saham dari Pemkab Banjar sebesar Rp5 miliar sejak 2010-2011, baik nilai uang sebagai awal operasional perusahaan atau berupa aset tanah dan bangunan.

“Hingga sekarang kami tak pernah lagi menerima penyertaan modal,” ungkapnya.

Sempat disinggung belum optimal 16 pasar tradisional yang dikelola perusahaan berpelat merah alias BUMD ini. Rusdi menjawab, tak semua beraktivitas setiap hari.

Dirinya menegaskan, sekarang hanya ada empat pasar yang menjadi penopang pendapatan bagi Perumda PBB Martapura. Selebihnya, hanya pasar mingguan.

“Jadi yang beraktivitas setiap hari itu adalah Pasar Batuah (Martapura), Kindai Limpuar (Gambut), Pasar Ahad (Kertak Hanyar) dan Pasar Astambul (Astambul). Sisanya, 12 pasar yang tersebar di beberapa kecamatan hanya sekali dalam sepekan (mingguan, red),” tuturnya.

Soal pengalihan status kewenangan, ia lebih menyerahkan hal ini kepada KPM atau kuasa pemilik atau penyerta modal, baik itu menyangkut masalah manajemen (internal perusahaan) maupun aset, khususnya parkir.

Kemudian, saat ini mekanisme perputaran penerimaan dan pengeluaran sebagian sudah menggunakan sistem berbasis elektronik. Meski belum mencapai 100 persen diterapkan pasar tradisional, ia menyakini tahun 2025 nanti semuanya sudah tersistematis dengan baik.

“Kami terus berbenah dalam pengelolaan pasar tradisional baik sarana prasarana, infrastruktur, atau pun layanan jasa pungut,” tutupnya. (WF/KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani