LSM Kembali Sambangi Bawaslu Kalsel, Baliho Tak Sesuai Aturan Bakal Dilepas

POJOKBANUA, BANJARMASIN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) dan Ikatan Putera Puteri Indonesia (IPPI) Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menyambangi Bawaslu Kalsel, Senin (31/5/2021).

Kedatangannya kali ini, menanyakan kembali soal tindakan Bawaslu Kalsel terkait dugaan pernyataan Calon Gubernur (Cagub) Kalsel yang menyatakan sebagian warga memilih karena disogok atau diberi uang. Selain itu, menyerahkan data terbaru.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Mulai Hari Ini, Tenaga Kesehatan di Banjarmasin akan Vaksin Booster 2

254 Khairun Nisa

Kemudian, dua perwakilan dari masing-masing LSM diminta Bawaslu Kalsel untuk menyerahkan bukti baru yang dimaksud.

Ketua Forpeban Kalsel, Din Jaya berharap, ada tindakan dari Bawaslu Kalsel atas dugaan pernyataan tersebut. “Hal ini sangat meresahkan dan bisa menimbulkan fitnah,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Deputi Pelanggaran dan Penindakan Bawaslu Kalsel, Azhari Ridhani menanggapi hal tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Penemuan Bayi di Banjarmasin, Polisi; Sudah Dirawat di Rumah Sakit

183 Khairun Nisa

Menurutnya, pernyataan Deny Indrayana tidak memenuhi unsur pelanggaran. Namun, pernyataan ini bisa dibawa ke ranah hukum di luar Bawaslu Kalsel.

“Dalam waktu dekat, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pemprov Kalsel akan melepas spanduk (baliho). Menindak yang tidak sesuai undang-undang pemilu, atau pemasangannya menyalahi aturan,” jelasnya.

Diketahui, hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yaitu melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada 7 kecamatan, 2 kabupaten dan 1 kota di Kalsel. (TA/PR)