Komunitas dan Aktivis di Banjarmasin Dorong Kesetaraan Perempuan

POJOKBANUA, BANJARMASIN – Advokasi Kesetaraan (Aksara) Perempuan melaksanakan diskusi bertema _Menyusun Ulang Demokrasi Berkeadilan Untuk Perempuan_ di Banjarmasin, Rabu (3/4/2024) sore.

Diskusi itu dihadiri komunitas perempuan di Kalimantan Selatan, yakni Narasi Perempuan, LK3, Komunitas Perempuan Interfaith, dan aktivis perempuan lainnya.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Lubang Diduga Bekas Galian PDAM di Banjarmasin Akhirnya Ditutup

210 Khairun Nisa

Temu gagasan akan kegelisahan perempuan ini bertujuan untuk mendorong perbincangan hingga penyadaran publik mengenai esensi utama demokrasi yang mendorong kesetaraan dan keadilan. Namun, menurut mereka pada realitasnya diaplikasikan timpang.

“Munculnya survei yang secara masif diproduksi di ruang publik namun tanpa sadar seolah telah menegasikan kehadiran perempuan,” ujar Ketua Aksara Perempuan, Siti Mauliana Hairini.

Ketua Aksara Perempuan Siti Mauliana Hairini. (Foto: Aksara)

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) itu memaparkan, survei tersebut seakan menyatakan bahwa politik adalah arena milik para lelaki. Bahkan, kata dia, berbagai media sibuk memberitakan hingga eksistensi perempuan semakin terpinggirkan dalam konstelasi politik elektoral di Kalsel.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Badan Geologi RI Lakukan Penelitian di Lokasi Gempa Bumi Kabupaten Banjar

210 Wahyu Firdha

“Bahkan saya selaku penggagas diskusi ini merasa miris dengan klaim survei elektabilitas yang terlalu dini saat perempuan masih merangkak untuk memperkenalkan dirinya dan berjuang meyakinkan para pengampu kekuasaan untuk dapat memasuki gerbang penjaringan bakal calon untuk Pilkada 2024,” kata Siti Mauliana.

Dia menyayangkan vonis perempuan yang telah terekslusi dalam angka-angka dari pilihan masyarakat semakin menambah curam jurang yang harus mereka hadapi.

Menurut dia, hal ini tentu tidak sejalan dengan sejarah atau rekam jejak tokoh-tokoh perempuan di Tanah Banjar.

Dia menyebut sederet nama pernah memiliki peran strategis yang berkontribusi besar dalam bidang politik dan pemerintahan di Bumi Lambung Mangkurat, seperti Putri Mayang Sari, Nyai Kumala Sari, Ratu Zaleha, hingga Ny Gusti Nursehan Djohansyah, tokoh perempuan di era revolusi fisik yang kini namanya diabadikan pada Gedung Wanita Provinsi Kalsel. Sayangnya, catatan sejarah perjuangan perempuan ini mulai terlupa dan tergantikan dengan doktrin-doktrin patriarki yang berwujud dalam prasangka-prasangka sinis.

“Saya meyakini bahwa inilah saat yang tepat bagi wajah demokrasi kita untuk berbenah secara serius, dengan mengedepankan keadilan sosial sebagaimana cita-cita bangsa. Jika politik praktis terus saja meagungkan doktrin dan dominasi para laki-laki, maka bersiaplah demokrasi kita menggali lubang kuburannya sendiri,” tuturnya.

Siti Mauliana merincikan tiga langkah penting yan mereka yakini menjadi krusial untuk bekal bagi perempuan memasuki panggung kontestasi kepala daerah. Tiga hal tersebut yaitu komitmen partai politik untuk membuka ruang bagi Perempuan menjadi calon kepala daerah.

Kemudian dukungan para elit politik dan ekonomi sebagai aliansi berpengaruh bagi perempuan. Terakhir, solidaritas komunitas dan aktivis perempuan untuk mendorong kepemimpinan yang multigender. (rls/DN)