Sidang Putusan Sengketa Bacaleg Golkar, KPU HST Tak Terbukti Bersalah

POJOKBANUA, BARABAI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) akhirnya menggelar sidang putusan terhadap sengketa bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di HST.

Sengketa tersebut yakni laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan pelapor bacaleg dari Partai Golkar, Salasiah dan terlapor KPU HST. Hasilnya, KPU HST tidak terbukti bersalah atas laporan tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Operasi Sikat Intan 2023, Polres HST Berhasil Amankan Belasan Tersangka Kejahatan

127 Muhammad Hidayatullah

“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Bawaslu HST, Nurul Huda pada sidang putusan di Barabai, Selasa (26/9/2023).

Sidang dugaan pelanggaran administrasi tersebut tercatat di Bawaslu HST dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB.22.07/IX/2023 dan mulai bersidang sejak 31 Agustus 2023 hingga sidang pembacaan putusan hari ini. Semua rangkaian persidangan pun sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Atas hasil itu, Komisioner KPU HST, Siswandi Reya’an mengapresiasi Bawaslu HST dan majelis pemeriksa, karena sudah memutuskan sesuai dengan aturan dan harapan.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Sebagian TPS di HST Tolak Wartawan Foto Hasil Perhitungan Suara, Ada Apa?

515 Muhammad Hidayatullah

“Pada prinsipnya KPU bekerja sesuai dengan tata cara dan aturan yang telah digariskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Selanjutnya, pihaknya pun mengaku akan fokus pada berbagai tahapan yang ada, yakni pencermatan DCT, persiapan masa kampanye, dan berbagai tahapan lainnya.

“Kalau ini (hasil putusan) kita pikir selesai, karena keputusannya bersifat final dan mengikat,” singkatnya.

Sementara itu, Salasiah sebagai pelapor dalam polemik ini mengaku masih tidak terima dengan hasil putusan yang ada. Mengingat, fakta-fakta yang disampaikannya malah berbuah hasil tidak sesuai dengan yang diharapkannya.

“Setelah mendapatkan salinan putusan ini, akan kami bawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Dewan Pertimbangan Partai Golkar,” jelasnya. (MH/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor