POJOKBANUA, BANJARMASIN – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menolak perpanjangan jabatan presiden tiga periode hingga kenaikan harga.
Ketua Umum KAMMI Kalsel, Alfiansyah menyampaikan, kebijakan kenaikan berbagai harga mulai dari BBM non subsidi Pertamax, bahan pangan hingga PPN ini menjadi isu ekonomi terkini di Indonesia.
“Tidak stabilnya beberapa komoditi juga turut serta mempengaruhi harga pasar. Tak lupa, isu politik di mana berhembus kencang tentang wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden sampai 3 periode,” jelasnya kepada awak media, Kamis (7/4/2022).
Kata dia, pihaknya dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat dan menciderai semangat reformasi. Kenaikan harga yang tidak dibarengi dengan perbaikan di seluruh sektor ekonomi ini, jelas hanya akan menyengsarakan rakyat dan meningkatkan tingkat kemiskinan.
Ditambah, wacana penambahan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Membuktikan tidak cakapnya rezim sekarang, dalam mengelola negara sesuai Amanah Konstitusi dan UUD 1945.
“Penundaan pemilu, sama artinya menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya. Terus berjalan demi menghindari kekuasaan yang terlalu panjang dan berpotensi membuka praktik korupsi,” tuturnya.
KAMMI Kalsel menyatakan sikap. Pertama, menolak kenaikan harga BBM Pertamax serta mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan BBM Pertalite. Kedua, mendesak pemerintah menjamin kestabilan dan ketersediaan bahan pangan.
“Ketiga, menolak kenaikan PPN 11 persen. Keempat, menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu,” katanya.
Terakhir, mendesak Pemerintah dan DPRD Kalsel untuk terus aktif menolak segala bentuk kenaikan harga yang menyengsarakan rakyat. Serta, menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang tengah menjadi isu nasional. (NS/KW)
Leave a Reply