POJOKBANUA, BATULICIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melakukan monitoring ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengevaluasi pelayanan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, Selasa (14/05/2024).
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, H. Boby Rahman dan diikuti oleh anggota komisi serta pejabat dan staf dari sekretariat DPRD yang terkait. Rombongan monitoring diterima dengan baik oleh Kepala Disdukcapil, Gento Hariyadi, beserta jajarannya.
Dalam kunjungan ini, Gento Hariyadi memperkenalkan ruangan-ruangan di Disdukcapil dan menjelaskan tantangan terkait fasilitas infrastruktur, termasuk ruang kerja yang masih kurang memadai untuk sekitar 90 pegawai karena gedung tersebut merupakan gedung pertama sejak berdirinya kantor Disdukcapil.
Gento juga menyampaikan bahwa Disdukcapil Tanah Bumbu terpilih sebagai salah satu dari tiga SKPD perwakilan Tanah Bumbu yang akan dinilai oleh PAN-RB terkait pelayanan dan administrasi kependudukan pada bulan Juni 2024. Dua SKPD lainnya adalah RSUD bidang pelayanan jasa dan Dinas Sosial bidang pelayanan barang.
H. Boby Rahman menjelaskan bahwa tujuan monitoring ini adalah untuk menilai kinerja SKPD dan melihat kondisi infrastruktur kantor yang membutuhkan anggaran pemeliharaan, meskipun pelayanan sudah maksimal. Ia berharap Disdukcapil dapat berkembang lebih baik lagi dan pemeliharaan gedung segera dianggarkan.
Anggota Komisi I, Rejekinta Ompusunggu, menanyakan ketersediaan stok Blangko E-KTP. Menjawab pertanyaan ini, Gento Hariyadi menjelaskan bahwa pencetakan Blangko E-KTP adalah kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun stok blangko di Disdukcapil Tanah Bumbu aman hingga pertengahan tahun.
Ia juga menjelaskan bahwa Tanah Bumbu menghibahkan uang untuk pengadaan blangko, yang kemudian dikembalikan ke daerah. Jika dua kecamatan, Pangeran dan Satui Bersujud, tidak dimekarkan, stok blangko E-KTP akan tetap aman.
Saat diwawancara, Gento Hariyadi mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPRD Tanbu atas kunjungan dan pengawasan mereka. Ia menyatakan bahwa Disdukcapil telah memenuhi syarat dalam sektor pelayanan publik, namun masih membutuhkan beberapa pembenahan infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Gento berharap anggota DPRD, terutama Komisi I, dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan pelayanan publik dan inovasi di Disdukcapil. (Humas Setwan)
Leave a Reply