POJOKBANUA, BANJARBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarbaru menyampaikan evaluasi dan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemko Banjarbaru Tahun 2023, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Banjarbaru, Sabtu (6/4/2024) siang.
Sedikitnya ada 11 poin evaluasi dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan yang disampaikan oleh juru bicara DPRD Banjarbaru, Windi Novianto. Adapun laporan ini sendiri disampaikan kepada Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin yang turut hadir dalam rapat paripurna ini.
Di antaranya evaluasi yang disoroti oleh DPRD Banjarbaru yakni pertumbuhan ekonomi Banjarbaru di tahun 2023 sebesar 6,81 persen yang justru turun dari angka 7,93 persen di tahun 2022.
DPRD Banjarbaru juga menyoroti masih rendahnya realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum, yang hanya mampu merealisasikan sebesar Rp409,359 juta dari target sebesar Rp660 juta, atau sebesar 62,02 persen.
Kemudian, pengujian kendaraan bermotor dari target sebesar Rp785,5 juta hanya mampu direalisasikan sebesar Rp535,47 juta atau 68,17 persen. Begitu pula dengan izin trayek yang hanya mencapai Rp10,908 juta dari target sebesar Rp31,98 juta atau 34,21 persen.
DPRD Banjarbaru juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran belanja pada sembilan SKPD di Pemko Banjarbaru pada tahun 2023 yang sebagian besar berada di bawah 90 persen. Di antaranya pada Sekretariat Daerah sebesar 88,66 persen; Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) yang hanya mampu menyerap anggaran 79,94 persen; dan Dinas Perhubungan sebesar 76,09 persen.
Tak hanya itu, DPRD Banjarbaru juga menyoroti capaian penyusunan rencana rinci tata ruang (RRTR) Banjarbaru tahun 2023 yang masih di angka nol persen, dari target sebesar 25 persen. Selain itu, proyek-proyek besar yang pekerjaannya melewati tahun anggaran juga jadi sorotan DPRD Banjarbaru.
Ketua DPRD Banjarbaru, Fadliansyah Akbar mengatakan, jajarannya mempelajari LKPJ Pemko Banjarbaru selama satu bulan terakhir, hingga muncul 11 evaluasi dan rekomendasi dari legislator. Ia berharap agar rekomendasi LKPJ ini dapat ditindaklanjuti.
“Kekurangan dari pemerintah itu (diharapkan) bisa segera diperbaik. Karena memperbaiki kinerja (dengan) rekomendasi ini, sama saja dengan menjaga hubungan baik pemko dengan lembaga DPRD ini,” katanya kepada awak media.
Tak hanya itu, Fadliansyah juga menginginkan keseriusan Pemko Banjarbaru dalam menjalankan 11 rekomendasi yang diberikan DPRD. Jajarannya pun akan menagih kembali perbaikan rekomendasi yang disampaikan kali ini di tahun depan.
“Apabila tidak diperbaiki, maka (pemko) tidak serius. Jadi saya harapkan evaluasi itu bisa diperbaiki,” tuntas politikus Gerindra itu. (FN)
Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor
Leave a Reply