POJOKBANUA, MARABAHAN – Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala (Batola), Mujiyat, Sekretaris Daerah (Sekda) Batola, Zulkipli Yadi Noor menghadiri Deklarasi Anti Narkoba Masyarakat Pesisir dan Perbatasan Negara Indonesia di Wilayah Kabupaten Barito Kuala. Agenda tersebut dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional secara daring bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI beserta seluruh provinsi.

Acara tersebut dilaksanakan di pelabuhan pingir Sungai Barito, seberang rumah dinas Bupati Batola, Marabahan, Senin (24/6/2024).

Dalam sambutan tertulisanya yang dibacakan Sekda, Pj Bupati Batola mengatakan, perlawanan terhadap Narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa harus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi.

Mujiyat menyebut jumlah pengguna Narkoba yang terus meningkat menimbulkan banyak kerugian. Mencakup kerugian akibat belanja Narkoba, pengobatan, biaya rehabilitasi, dan yang lebih mengkhawatirkan sudah berdampak ke berbagai lapisan masyarakat.

“Semuanya harus dihentikan, dilawan dan tegaskan perang melawan Narkoba di Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Wisnu Andayana mengatakan, kejahatan Narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan extraordinary crime. Hal tersebut merupakan kejahatan terorganisir lintas negara. Menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi- sendi kehidupan bangsa.

“BNN sebagai leading sector dalam penanganan masalah Narkotika mengajak seluruh komponen bangsa untuk turut serta dalam penanggulangan tersebut dengan empat strategi komprehensif, meliputi soft power approach, hard power approach, smart power approach, dan cooperation,” sebut Wisnu.

Wisnu Andayana menyoroti letak geografis Indonesia yang strategis dan sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah pesisir dan perbatasan. Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan dan rawan menjadi jalur masuk peredaran gelap Narkoba.

“Maka diperlukan ketahanan yang kuat dari masyarakat di wilayah-wilayah pesisir pantai, penyangga kota, hingga yang berbatasan langsung dengan negara lain,” katanya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, BNN menjadikan wilayah pesisir dan perbatasan di Indonesia sebagai garda terdepan yang memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

“BNN mengajak masyarakat khususnya di pesisir dan perbatasan untuk menyatakan dukungan dalam upaya P4GN pada kegiatan ini. Semuanya menjadi fakta hukum bahwa daerah kita provinsi Kalimantan Selatan rawan terhadap kejahatan Narkoba,” tutupnya.

Kegiatan itu dihadiri perwakilan Kepala SKPD, Ketua DPRD Batola, Forkopimda, Kepala BNNK, Agen Pemulihan Desa, kepala desa, lurah, serta tokoh agama serta tokoh masyarakat. (DN)