POJOKBANUA, MARTAPURA – Buntut pemecatan terhadap Pegawai Tidak tetap (PTT) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar, Ketua DPRD akan membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Ketua DPRD Banjar, H Muhamad Rofiqi menilai, pemecatan pegawai tersebut tidak adil. Sebab, masih banyak PTT di Kabupaten Banjar yang tidak masuk kerja selama setahun namun masih bekerja.
“Saya punya datanya,” tegasnya, Kamis (30/11/2023) kemarin.
Sehingga, Politisi dari Fraksi Gerindra dan fraksi lainnya di DPRD Kabupaten Banjar ini sepakat akan segera membentuk pansus.
“Agar masyarakat tahu dan teredukasi, jika hal-hal seperti ini harus kita lawan. Ini duit negara, bukan duit punya dia. Kok sok-sokan memberhentikan orang, kan lucu dan kacau,” cetusnya.
Menurut Rofiqi, dengan terbentuknnya Tim Pansus, tidak hanya persoalan PTT di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar yang dapat diungkap. Melainkan, beberapa proyek yang terindikasi adanya dugaan korupsi juga dapat dibuka.
“Positif Tim Pansus akan dibentuk, kalau perlu kita minta atensi KPK. Karena saya yakin banyak pejabat yang melakukan korupsi proyek,” pungkasnya. (WF/KW)
Editor: Yuliandri Kusuma Wardani
Leave a Reply