Slide Gambar

Wakil Rakyat Tanggapi Tuntutan Mahasiswa Kalsel saat Gelar Aksi Kritik Pemerintah

waktu baca 2 menit
Senin, 30 Agu 2021 22:41 0 Nanang Apidae

POJOKBANUA, BANJARMASIN – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Lutfi Saifuddin menanggapi 9 point tuntutan mahasiswa saat menggelar aksi kritik pemerintah.

Diantaranya, penanggulangan bencana non alam di peraturan pemerintah pusat, salah satunya di bidang pendidikan tidak dimasukkan ke dalam sektor penanggulangan dampak Covid-19.

“Kami di daerah telah memikirkan dan membuat perda terkait masalah pendidikan yang sekarang di Ketuai oleh Firman Yusi,” ujar Lutfi saat menemui unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Senin (30/8/2021).

Kata dia, selain bidang pendidikan yang sedang diperjuangkan di sektor kesehatan, belum termasuk hal yang dilindungi selama pandemi Covid-19.

Info Iklan

Disinggung masalah bantuan sosial, ia mengklaim sudah meminta dan mengajukan ke pemerintah pusat, agar bantuan tersebut tepat sasaran dan menyalurkan langsung ke masyarakat.

“Selama 2 kali PPKM level 4 ini, kita sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat melalui kantor Pos Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga meminta, untuk program beasiswa bagi anak keluarga pasien yang terdampak. “Ini salah satu yang kami perjuangkan di pusat,” lanjutnya.

Ia berharap, program beasiswa tersebut dapat membantu meringankan beban anak keluarga pasien yang orang tuanya meninggal dunia karena Covid-19.

“Semua aspirasi mahasiswa ini sudah kami rasakan dan dimintakan ke eksekutif agar dijalankan,” ucapnya.

Menanggapi persoalan rumah sakit yang menolak pasien Covid-19, mereka sudah melakukan sidak dan pemantauan ke rumah sakit dan membenarkan ruangan rawat inap sudah penuh.

“Kami juga meminta kepada pihak rumah sakit untuk melakukan pelayanan online, mendata warga yang positif Covid-19 dan memberikan suplemen kepada mereka agar warga tetap bisa dipantau isolasi mandiri (isoman) di rumah,” bebernya.

Adapun, 9 poin tuntutan mahasiswa ini pihaknya juga siap memfasilitasi dan menyampaikan ke pemerintah pusat, terutama Presiden.

“Kami menerima dan bersedia untuk menyampaikan aspirasi ini, tetapi untuk mendesak bukan wewenang kami. Sebab, ini wewenang DPR RI, kita memiliki 22 orang perwakilan dari Kalsel. Mereka yang berhak mendesak tuntuan mahasiswa ini,” tutupnya. (NS/PR)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

TIPS AMANKAN DATA
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221227-WA0005
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221228-WA0020
IMG-20221225-WA0006

Pemilu Serentak 2024

Pemilu Serentak 2024

Pemkab Banjar

pemkab banjar

Member JMSI

PWI

Network

LAINNYA