iklan di pojokbanua

Untuk Kesekian Kalinya, Masyarakat Adat HST Kembali Serahkan Draf Raperda MHA ke Pemerintah

waktu baca 4 menit
Minggu, 9 Jun 2024 18:00 0 Muhammad Hidayatullah

POJOKBANUA, BARABAI – Masyarakat Adat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) untuk yang kesekian kalinya kembali mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD HST.

IMG-20240616-WA0002

Mereka yang terhimpun dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) kembali menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA).

Terhitung sejak berdirinya AMAN di Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya di HST pada 2010 lalu, ini sudah tahun ke-14 mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

Meski memiliki jalan yang berliku, pihaknya tetap konsisten mendorong Raperda ini agar segera dapat dibahas dan ditetapkan. Agar keberadaan masyarakat adat di HST juga mendapatkan legalitas.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) AMAN Kalsel, Rubi mengatakan, draf Raperda MHA ini telah diserahkan ke Pemkab HST, tepatnya ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah HST dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa HST.

Penyerahannya telah berlangsung beberapa waktu lalu dan berharap dapat segera ditindaklanjuti. Terlebih, Surat Keputusan (SK) Panitia MHA juga sudah ada dan diharap dapat segera bergerak.

Kemudian, pihaknya juga telah mendatangi kantor DPRD HST beberapa waktu lalu. Tujuannya sama, yakni menyerahkan Draft Raperda MHA itu. Namun, kala itu, gedung dewan tampak kosong yang disinyalir mereka masih melakukan perjalanan dinas.

“Untuk ke DPRD akan kita agendakan ulang untuk menyerahkan langsung Draft Raperda MHA HST ini. Agar sekaligus bisa meminta komitmen mereka,” ujarnya, Sabtu (8/6/2024).

Adapun penyerahan Draft Raperda ini merupakan bentuk tindak lanjut dari evaluasi percepatan pengakuan dan perlindungan MHA di HST yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Sejumlah tokoh adat, kepala adat, perempuan adat, para Pambakal dan segenap pengurus AMAN HST bersepakat akan berkonsolidasi kembali untuk meminta komitmen Pemkab dan DPRD terkait payung hukum masyarakat adat.

Menurut Rubi, urgensi perda ini agar masyarakat adat di HST juga bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Adanya Perda ini diharapkan masyarakat adat dapat ditata dan diberdayakan sebaik mungkin, serta tidak akan merugikan pihak siapapun.

Padahal, sebelumnya Raperda MHA ini juga sempat masuk Prolegda (Program Legislasi Daerah). Namun, masih saja selalu tercecer. Hal ini terjadi karena masih belum adanya komitmen, baik di eksekutif maupun legislatif.

“Di sejumlah kabupaten lain di Kalsel sudah ada yang telah disahkan. Begitu pula, di tingkat Provinsi Kalsel juga telah disahkan pada tahun 2023 tadi. Maka dari itu kami kembali meminta komitmen pemerintah dan para wakil rakyat untuk dapat mengesahkan payung hukum masyarakatadat ini,” tegasnya.

Sementara itu, walaupun draf Raperda masyarakat hukum adat sudah rampung, ternyata proses untuk menjadi perda masih panjang. Ada mekanisme yang harus dilalui.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten HST, Taufik Rahman menjelaskan, secara regulasi Raperda itu harus diusulkan oleh SKPD bukan organisasi masyarakat. Karena, pengusulannya harus masuk di program tahunan.

“Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, memang Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat ini sudah beberapa kali disinggung. Namun sayang tidak pernah masuk dalam pembahasan dewan.

Kemudian, secara regulasi pihaknya hanya berperan sebagai fasilitator. Raperda masyarakat adat ini memang amanah undang-undang. Pemerintah pusat pun juga mendorong agar masyarakat adat dapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah setempat.

Lebih lanjut, hal ini juga terkait pelaksanaan pembinaan hak asasi manusia (HAM). Pada dasarnya, apa yang diusulkan oleh AMAN HST selaras aja dengan ketentuan yang ada.

“Kami hanya sebagai fasilitator,” ujarnya.

Taufik membeberkan, secara mekanisme pengusulan Raperda harus memulai proses melalui program tahunan yang diajukan oleh SKPD. Adapun program ini diperkuat oleh surat keputusan (SK) pembuatan raperda dari dewan.

“Kami akan melakukan analisis kewenangan dari usulan SKPD itu. Seperti Perda ini jadi kewenangan pemerintah daerah atau tidak. Bahkan, kami juga harus menyampaikan ke kepala daerah,” jelasnya.

Jika di tahun 2024 ini belum ada program pembahasan Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Taufik mengartikan, draf Raperda yang disampaikan AMAN HST hanya sebagai masukan agar tahun depan bisa dimasukkan ke dalam program.

“Sementara draf Reperda ini jadi bahan masukan untuk kami untuk disampaikan ke SKPD terkait. Jadi kalau nanti ditindaklanjuti dimulai dari usulan SKPD terkait untuk membuat regulasi Raperda adat,” ungkapnya.

Melihat mekanisme yang ada, pihaknya pun meminta agar AMAN HST membangun komunikasi dengan Dinas PMD HST dan DPRD HST. Serta, menyampaikan bahwa Raperda ini sangat diperlukan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat adat.

Di sisi lain, Kepala Dinas PMD HST, Eddy Rahmawan membenarkan jika pihaknya telah menerima kunjungan dan draf Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang diajukan oleh AMAN HST.

“Mereka berkoordinasi. Jadi sementara kami telusuri lagi progres yang telah lalu. Sambil mempelajari tindak lanjut ke depannya,” tutupnya. (MH/FN)

Editor: Gusti FIkri Izzudin Noor

Muhammad Hidayatullah

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

PENJUALAN ROKOK BATANGAN
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221227-WA0005
IMG-20221229-WA0030
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221225-WA0006

Member JMSI

Network

LAINNYA