iklan di pojokbanua

Sosialisasi Desa Binaan, Langkah Imigrasi Batulicin Optimalisasi Penerbitan Paspor

waktu baca 2 menit
Jumat, 3 Mei 2024 18:04 0 Alfian

POJOKBANUA, TANAH BUMBU – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin meneguhkan komitmennya dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebab, kasus tersebut menimbulkan keprihatinan yang mendalam.

Untuk itu, petugas Imigrasi melaksanakan kegiatan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian kepada Desa Binaan Imigrasi tahun 2024 di Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, Jumat (3/5/2024).

Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah nyata optimalisasi pemberian informasi penerbitan paspor bagi penduduk desa yang menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdomisili di wilayah kerja (wilker) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin.

Hal ini juga merujuk Surat Edaran (SE) Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor: IMI.4-GR.04.01-691 tertanggal 26 Juli 2023 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi.

Kegiatan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian pada Desa Binaan Imigrasi ini diselenggarakan di Desa Gendang Timburu, Kecamatan Sungai Durian. Dihadiri Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotabaru, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, Kapolsek Sungai Durian, Babinsa Posramil 1004-09 Sungai Durian Sekretaris Kecamatan Sungai Durian, Sekretaris Desa Gendang Timburu beserta perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kotabaru, Said Akhmad sekaligus membuka acara dan meresmikan Desa Gendang Timburu sebagai Desa Binaan Imigrasi Tahun 2024.

“Kami mendukung program Desa Binaan Imigrasi yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin dan menjadi penghubung antara masyarakat dan Imigrasi,” ujar Said sebagaimana rilis yang diterima.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin, I Gusti Bagus M Iberahim mengungkapkan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan upaya pencegahan TPPO dan inisiatif yang tepat dalam merangkul stakeholder daerah untuk bersinergi dalam penanganan kasus PMI non prosedural yang berpotensi menjadi korban TPPO.

“Peran perangkat desa sangat krusial dalam berjalannya program Desa Binaan Imigrasi ini karena sebagai jembatan yang memberikan informasi keimigrasian seputar paspor, pemeriksaan keimigrasian dan edukasi selama berada di luar negeri,” jelas Gusti.

Ia menegaskan, kegiatan penguatan tugas dan fungsi Desa Binaan Imigrasi menjadi tindak lanjut dari pelaksanaan Desa Binaan Imigrasi dengan mengedukasi keimigrasian mendalam kepada perangkat desa seputar permohonan paspor. Bahayanya kasus PMI non prosedural dapat berujung pada TPPO.

Langkah-langkah dalam mengakses Aplikasi M-Paspor untuk membantu masyarakat desa dalam memperoleh kuota permohonan paspor. Kolaborasi antara desa dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan TPPO dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri.(AA/KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

PENJUALAN ROKOK BATANGAN
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221228-WA0020
IMG-20221229-WA0030
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221227-WA0005
1. Infografis sosmed 10 penyakit

Member JMSI

Network

LAINNYA