Soal Usulan Mobil Dinas Waket DPRD Kalsel di Tengah Pandemi, Pengamat Hukum Pinta Alihkan ke Ambulans

POJOKBANUA, BANJARBARU – Beredar kabar tentang usulan mobil dinas Wakil Ketua DPRD Kalsel beberapa hari ke belakang.

Kabar itu jelas menjadi perdebatan oleh sejumlah pihak, mengingat kini masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan di tambah adanya penerapan PPKM level 4 di sejumlah kabupaten/kota di Kalsel.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Ruang IGD di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru Masih Kosong Tanpa Pasien Covid

32 Nanang Apidae

Menanggapi hal itu, Pengamat Hukum sekaligus Ketua Borneo Law Firm Banjarmasin, Muhammad Pazri mengatakan, sangat disesalkan jika isu itu memang benar.

Pazri menilai usulan pengadaan mobil mewah untuk wakil rakyat dapat melukai hati masyarakat yang saat ini sedang menjerit karena merosotnya ekonomi di tengah pagebluk.

“Dari pada mengusulkan mobil mewah dan melukai hati rakyat Kalsel, mending dialihkan ke pengadaan ambulans Covid-19,” ujar Pazri kemarin.

Baca Juga

10 bulan  lalu

PWI Kalsel: Wartawan Harus Junjung Tinggi Profesionalitas dalam Bertugas

54 Fikri Noor

Pengadaan ambulans untuk Covid-19, kata dia, lebih menjadikan kebijkan yang mulia, karena pelayanan kesehatan di saat seperti sekarang sangat dibutuhkan.

“Kami sebagai rakyat mendukung penuh, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat secara luas yang lebih prioritas saat ini,” imbuhnya.

Kalau untuk operasional tugas dinas, Pazri menuturkan, masih bisa digunakan mobil dinas yang lama. Inilah sikap bijak seorang wakil rakyat yang luar biasa.

Dijelaskan Pazri, sebagai anggota DPRD yang merupakan representasi wajah lembaga wakil rakyat, justru tak elok dipandang untuk gagah gagahan mobil, apalagi mengunakan fasilitas negara dari uang rakyat.

“Sebaliknya, tunjukanlah kinerja apa yang selama ini dilakukan di parlemen dan disuarakan rakyat,” tambah dia.

Sebagai anggota DPRD, ujar Pazri, perlu mengevaluasi, apakah sudah menepati janji-janji saat kampanye mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebelum terpilih seperti sekarang.

Sebagai pengingat, fungsi DRPD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (SB)