iklan di pojokbanua

Sengketa Lahan di Jorong, DPRD Tala Minta Hargai dan Patuhi Prosesnya

waktu baca 2 menit
Kamis, 8 Sep 2022 15:40 0 Hammad Shauf

POJOKBANUA, TANAH LAUT – Kasus sengketa lahan antara kelompok masyakarat Desa Jorong dengan PT. Sarana Subur Agrindotama (SSA) sudah memasuki ranah hukum. Tidak tanggung-tanggung, keseriusan atas kasus ini bahkan sudah berproses hingga sampai dua lembaga hukum sekaligus.

Kawal kasus tersebut, DPRD Tanah Laut (Tala) melalui Komisi I telah menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk melakukan audiensi terhadap kedua belah pihak pada Senin (5/9/2022) lalu.

Ketua Komisi I DPRD Tala, Yoga Pinis Suhendra mengatakan, pihaknya tetap menjalankan fungsi untuk menampung aspirasi masyarakat meski proses hukum telah berjalan.

“Permintaan audiensi masuk pada pertengahan Agustus, kita jadwalkan pada September. Ternyata, sebelum audiensi oleh DPRD, kasus ini juga sudah masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Pelaihari, bahkan ada yang membawa hingga ke Polda Kalsel. Karena sudah berproses di lembaga hukum, kita tunggu saja hasil putusan serta hargai dan patuhi prosesnya,” ujar Yoga saat dihubungi pojokbanua.com, Rabu (7/9/2022) sore.

Politisi PAN itu menambahkan, berdasarkan aturan yang ada jika kasus telah berproses pada lembaga hukum, maka pihak legilatif bahkan ekskutif tidak ada wewenang campur tangan.

“Saat RDPU kemarin, kami bahkan menghadirkan pihak eksekutif melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, ada juga Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tala hingga pihak Kecamatan Jorong melalui Sekretaris Camat. Semua hadir mendengarkan duduk perkara atas kasus ini. Namun, karena sudah berproses hukum kami hanya bisa mengawal sampai ada putusan,” paparnya.

Menurut Yoga, seandainya belum sampai proses hukum, ada alternatif yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait kasus ini.

“Tentu saja, melalui mediasi jika memang belum melangkah ke jalur hukum. Dalam mediasi itu, akan ada kemungkinan yang dihasilkan. Bila tidak ada titik temu, kita akan rekomendasikan kepada eksekutif agar membentuk tim dalam menganalisis kasus ini,” imbuhnya.

Seperti diketahui, kasus ini mencuat lantaran menurut masyarakat ada beberapa bidang tanah yang dimanfaatkan oleh PT. SSA. Lahan pinjam pakai milik masyarakat sekitar 200 hektare sejak tahun 1980. Di mana, 170 hektare di antaranya untuk peternakan dan 30 hektare lainnya untuk perkebunan sawit.

Lalu, masyarakat berharap ada kompensasi ganti rugi maupun bagi hasil dari pemanfaatan lahan tersebut. Namun, pihak PT. SSA juga punya argumentasi dan bukti tersendiri bahwa tanah tersebut telah menjadi milik mereka karena telah melakukan pembebasan lahan sebelumnya.

“Kami berharap permasalahan ini dapat selesai dengan kepala dingin tanpa ada menimbulkan keresahan, keamanan, dan ketertiban di masyarakat,” tutupnya. (HS/KW)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221227-WA0005
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
2. Infografis sosmed 10 penyakit
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221228-WA0020
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221229-WA0030
TIPS AMANKAN DATA

Member JMSI

Network

LAINNYA