Rp1,37 Triliun Diajukan Pemkab Batola Dalam Rapat Paripurna

POJOKBANUA, BATOLA – Senin (9/8/2021), rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Barito Kuala (Batola) kembali digelar. Agendanya adalah penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Kabupaten Barito Kuala (Batola) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD, M Agung Purnomo, dan dihadiri Bupati Batola Hj Noormiliyani serta Wakil Bupati H Rahmadian Noor.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Fraksi DPRD Batola Diminta Cermati Dokumen Raperda

46 Donny Irwan

Dalam paparannya Bupati Hj Noormiliyani menyampaikan bahwa keberadaan spesifikasi rancangan KUPA-PPAS benar-benar mencerminkan upaya yang arif dan bijaksana, dengan mengutamakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Batola. Mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.

“KUPA dan PPAS ini merupakan antisipasi yang memadai, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, update kinerja, transparansi penyelenggara pemerintahan untuk mempermudah investasi,” ujar Bupati.

Ia menjelaskan, dalam penyusunan dan perumusannya, asumsi pengembangan indikator ekonomi daerah dan nasional tidak dapat dipisahkan. Masing-masing dengan nilai makroekonomi yang utuh, yang seringkali menjadi masukan bagi asumsi nasional dalam merumuskan konsep APBN.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Sekwan DPRD Batola Hadiri Seminar dan Rakernas Asdeksi di Bandung

17 Donny Irwan

Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 1.371.299.851.947 dengan anggaran pendapatan sebesar Rp 1.244.517.649.585 dengan anggaran belanja sebesar Rp 1.351.199.851.947.

Jadi perkiraan defisit anggaran Rp. 106.682.202.362 dengan pendapatan pembiayaan sebesar Rp. 126.782.202.362 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 20.100.000.000. Dengan begitu pembiayaan bersih dengan nilai positif adalah Rp. 106.682.202.362.

Oleh karena itu, sisa anggaran atau surplus pendanaan silpa untuk tahun yang direncanakan tidak ada atau nol rupiah.

Dengan disampaikannya rancangan struktur anggaran perubahan APBD 2021 KUPA dan PPAS ini, Bupati juga meminta untuk diidentifikasi oleh pihak terkait, baik evaluasi, investigasi sebagai bahan perbaikan.

Terkait pengesahan draf KUPA PPAS APBD TA 2021, Wakil Ketua DPRD M Agung Purnomo mengatakan ini merupakan rangkaian tahunan yang diatur pemerintah.

“Setelah ini, Badan Anggaran (Banggar) akan bertemu dengan TAPD untuk membahas program-program tersebut, khususnya di KUPA dan PPAS,” jelasnya.

Bupati menambahkan, setelah pembahasan selesai, dilakukan penandatanganan kesepakatan dan dilanjutkan dengan presentasi serentak perubahan APBD 2021 dan Raperda 2022. (NR)