Raperda LP2B bakal Sejahterakan Petani di Banjarbaru

waktu baca 2 menit
Sabtu, 11 Jun 2022 10:52 0 123 Pojok Banua

POJOKBANUA, BANJARBARU – Bapemperda DPRD Banjarbaru kembali menggelar Uji Publik Raperda Inisiatif, Jumat (10/6/2022). Setelah sebelumnya membahas tentang ekonomi kreatif dan kampung wisata, kali ini membahas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Ketua Bapemperda DPRD Banjarbaru, Windi Novianto mengatakan, setidaknya Banjarbaru memiliki LP2B seluas 1.000 hektare sebagai cadangan pangan.

“Sesuai Perda Nomor 2 tahun 2014 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan di Banjarbaru (memiliki) minimal 1000 hektare, jadi bisa lebih nanti,” paparnya.

Ketua Bapemperda DPRD Banjarbaru, Windi Novianto. (Foto: pojokbanua.com)


Diakui, dengan ditetapkannya Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi (IKP), maka akan tumbuh pemukiman. Sehingga, menginginkan Banjarbaru supaya kedaulatan pangannya terjaga.

Selain itu, politisi PDIP itu menerangkan, raperda tersebut akan ada pemberian insentif kepada petani yang menjaga lahan pertaniannya.

Uji Publik Raperda Inisiatif DPRD Banjarbaru, Jumat (10/6/2022) kemarin. (Foto: Dokumen pojokbanua.com)


“Ada beberapa insentif yang bisa kita berikan, contoh nya sarana dan prasarana pertanian, jalan usaha tani, bibit, serta bantuan dana permodalan kepada petani,” ucapnya.
Ucapan Hari Raya Rosehan
Idul Fitri (1)

Kasubag Produk Hukum Kabupaten Kota Wilayah 2 Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Andik Mawardi mengungkapkan, draf raperda ini sudah sejalan dengan Perda Kalsel Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan lahan pertanian berkelanjutan.

Kasubag Produk Hukum Kabupaten Kota Wilayah 2 Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Andik Mawardi. (Foto: pojokbanua.com)


“Harapannya, bisa memberikan manfaat terhadap warga, khususnya petani yang melakukan pengelolaan pada lahan pertanian berkelanjutan seluas 1.000 hektare yang ditetapkan dalam raperda ini,” imbuhnya.

Perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Banjarbaru, Muhammad Arifin berharap, perda ini akan ada pendampingan berkelanjutan dari pemerintah kota (pemko).

Perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Banjarbaru, Muhammad Arifin. (Foto: pojokbanua.com)


“Tidak hanya sebuah peraturan, tapi pemerintah juga mau turun ke bawah, tahu sasaran. Kebersamaan pemerintah dan para petani penting dalam hal pendampingan,” terangnya.(pojokbanua.com/KW)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221227-WA0005
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
2. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221228-WA0020

Member JMSI

Network

LAINNYA