iklan di pojokbanua

Raperda Ekraf DPRD Banjarbaru Telah Sinkron dengan UU Ekraf

waktu baca 2 menit
Selasa, 29 Nov 2022 19:43 0 Fikri Noor

POJOKBANUA, BANJARBARU – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ekonomi Kreatif (Ekraf) yang tengah digodok oleh Pansus X DPRD Banjarbaru, dinyatakan telah sinkron dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekraf.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus X, Windi Novianto, usai Diskusi Kelompok Terpumpun Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah Bidang Ekraf, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, di salah satu hotel ternama di Banjarbaru pada Selasa (29/11/2022) siang.

“Berdasarkan hasil sinkronisasi, bisa disebutkan bahwa draf Raperda Ekraf yang digodok, telah sesuai dengan regulasi yang ada (di atasnya),” ujarnya.

Kendati telah sesuai, Windi menggarisbawahi, Kemenparekraf RI memberikan sejumlah masukan. Yaitu tentang sejumlah bagian konsideran yang dihapus. Serta terkait BLUD (badan layanan umum daerah) yang dihapus.

“Bahwa di UU Ekraf ada pendirian BLUD Ekraf. Tetapi di Raperda kita hapus, karena kita melihat kondisi dan realita di Banjarbaru sendiri. Di mana, BLUD di Banjarbaru sampai saat ini hanya rumah sakit dan puskesmas, sedangkan BLUD pelayanan pasar belum punya,” jelas politisi PDIP ini.

Selain itu, masukan dari Kemenparekraf RI lainnya yaitu, sanksi administratif yang tertuang di Raperda untuk dapat dihapus. Tujuannya, agar tidak membebani pelaku Ekraf di Ibu Kota Kalsel ini.

“Karena, orang kreatif ini “melanggar” peraturan. Karena kreatif itu,” sebutnya.

Windi memastikan, hasil sinkronisasi dari Kemenparekraf RI ini, akan dibahas oleh Pansus X dan Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Banjarbaru. Guna penyempurnaan atas saran dan masukan dari Kemenparekraf RI.

“Insya Allah, di bulan Desember mendatang sudah finalisasi dan segera disahkan,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Regulasi Kemenparekraf RI, Sabartua Tampubolon mengatakan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 sendiri, merupakan payung hukum yang diinisiasi oleh DPR RI. Tentunya, hal ini sama dengan Raperda Ekraf yang merupakan inisiasi DPRD Banjarbaru.

“Ketika DPRD melihat persoalan ekraf harus dibuatkan regulasi secepatnya, artinya DPRD sudah membaca, melihat dan memetakan bahwa ada kebutuhan riil yang ingin dikembangkan oleh masyarakat dan potensi itu ada,” paparnya.

Sabartua sendiri, mengapresiasi DPRD Banjarbaru yang menginisiasi Raperda Ekraf. Dirinya mendorong agar Raperda Ekraf yang digodok oleh Pansus X, dapat segera diundangkan.

“Saya mendorong agar segera diundangkan. Karena dari segi sinkronisasi, relatif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang berlaku secara nasional,” tuntasnya. (FN)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221227-WA0005
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020
2. Infografis sosmed 10 penyakit
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
IMG-20221225-WA0006

Member JMSI

Network

LAINNYA