Perda RTRW Banjarbaru Disahkan, Emi Dorong Pemko Lakukan Kajian Tambang Rakyat

waktu baca 3 menit
Jumat, 21 Apr 2023 20:54 0 117 Fikri Noor

POJOKBANUA, BANJARBARU – Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarbaru secara resmi telah disahkan lewat agenda paripura DPRD Banjarbaru pada Selasa (18/4/2023) lalu.

Tentunya, pengesahan payung hukum ini menjadi kabar baik bagi Pansus VI DPRD Banjarbaru, yang sejak awal mengupayakan pertambangan rakyat agar dilegalkan. Kendati begitu, Ketua Pansus VI, Emi Lasari berharap adanya garansi dari Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap ruang pertambangan rakyat.

“Jadi kita minta untuk tetap tergaransi adanya ruang untuk pertambangan rakyat, walaupun memang ruang yang dibuka pemerintah kota hari ini pertambangan intan rakyat,” ucap Emi di Banjarbaru, Jumat (21/4/2023).

Politisi PAN ini sendiri, lantas mendorong Pemko Banjarbaru untuk melakukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap potensi pengembangan tambang rakyat intan serta galian lainnya, potensi daerah serta daya dukung lingkungan.

Ucapan Hari Raya Rosehan
Idul Fitri (1)

Emi juga mengharapkan agar Pemko Banjarbaru melakukan upaya pemberdayaan dan penyiapan jangka panjang. Yaitu, peralihan profesi masyarakat di Cempaka, khususnya penambang intan.

“Jadi penyiapan jangka panjang, tidak bisa kita memberi ruang tanpa menyiapkan jangka panjangnya, perlu adanya masa transisi, dimana masyarakat itu yang beraktivitas pertambangan dilegalkan dulu,” jelasnya.

“Jangka panjangnya mereka harus dialih profesikan, dari pekerja tambang beralih ke sektor lain, misalnya pertanian, perkebunan, perternakan, dan industri,” sambung Emi.

Dirinya mengingatkan Pemko Banjarbaru, agar tak boleh asal-asalan dalam melakukan alih profesi masyarakat di Cempaka. Melainkan harus memperhatikan karakter, kultur, dan budaya di daerah tersebut agar tepat sasaran.

Emi yang juga Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru ini menerangkan, pada umumnya masyarakat Cempaka bekerja sebagai buruh harian lepas. Sehingga perlakuannya harus benar, dengan menyesuaikan kultur masyaraka Cempaka.

“Kalau tidak sesuai, ya bakal tidak kena target sasaran untuk ada masa transisi hingga kemudian alih profesi tadi,” tegasnya.

Lebih lanjut Emi menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat Banjarbaru, khususnya di Kecamatan Cempaka yang bergantungkan hidup ke pertambangan rakyat.

Sehingga jika menyatakan Banjarbaru nihil tambang, dia menyebut hal itu tidak tepat. Karena, masih ada konsesi PT. Galuh Cempaka yang luasannya kian bertambah.

Oleh karena itu, melihat bertambahnya luasan konsesi PT. Galuh Cempaka, Emi berpandangan bawa tak adil jika pertambangan rakyat tidak diberikan ruang.

“Kalau kita berbicara azas keadilan di negara ini, ketika kontrak karya diberikan ruang, harusnya penambang-penambang lokal yang notabene masyarakatnya bergantung hidup di situ harusnya juga diupayakan diberi ruang. Termasuk legalitas yang jelas,” beber Emi.

Maka dari itu, Emi berharap Pemko Banjarbaru bisa sesegara mungkin membuat kajian yang komprehensif. Agar ada kejelasan nasb pertambangan rakyat.

“Semoga pemerintah kota bisa berkomitmen untuk sesegeranya membuat kajian. Agar nanti diupayakan pengaturannya bisa diperjelas,” harapnya. (FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221225-WA0006
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
IMG-20221227-WA0005
IMG-20221228-WA0020
2. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA

Member JMSI

Network

LAINNYA