Penghapusan Mural Kritikan di Banjarmasin, Pakar Hukum: Pemerintah Panik

POJOKBANUA, BANJARMASIN – Penghapusan mural kritikan yang sempat muncul dan viral beberapa waktu lalu di Jalan RE Martadinata, Pelabuhan Lama, Kelurahan Telawang Banjarmasin Barat.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum angkat bicara. Presiden Direktur Borneo Law Firm, Muhammad Pazri menyampaikan mural ini bukti nyata kemunduran demokrasi kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terus menyempit, serta menunjukkan dugaan pemerintah semakin anti kritik.

“Harusnya mural dan grafiti yang berisi kritik terhadap pemerintah adalah bentuk ekspresi, kontrol, pengawasan, harapan, cita-cita dan aspirasi yang disampaikan melalui seni yang hal tersebut nyata faktanya terjadi,” ujar Pazri.

Baca Juga

5 bulan  lalu

Kemudikan Creta dengan Nyaman Menggunakan Fitur Pintar Bluelink

33 Khairun Nisa

Bentuk menyampaikan ekspresi melalui seni tersebut sangat jelas dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Ia menegaskan, penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural dan grafiti adalah dugaan tindakan represi dan pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat di Banua.

“Intinya, sikap pemerintah terkesan paaik. Kalau menurut saya mural tersebut hanya tidak ada larangan pidananya, ini pun seharusnya menjadi masukan bagi pemerintah untuk menyiapkan wadah untuk menyalurkan kreatifitas warga,” ucap Mantan Ketua BEM ULM itu.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Jual Konten Porno dan Ramai Diminati, Dea OnlyFans Raup Keuntungan Puluhan Juta

91 Khairun Nisa

Menurutnya, mural dan grafiti adalah kritik bukan hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan tercela lainnya.

“Jika itu yang dilakukan, dijamin aman dari jerat hukum. Perlu dingat, menyampaikan kritik dengan cara yang benar adalah jiwa demokrat,” pungkasnya. (NS/PR)