iklan di pojokbanua

Pengelola Hotel Aeris Dipanggil ke Disporabudpar Banjarbaru, Ada Apa?

waktu baca 2 menit
Selasa, 21 Mei 2024 12:07 0 Fikri Noor

POJOKBANUA, BANJARBARU – Pengelola Hotel Aeris Banjarbaru dipanggil ke Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Banjarbaru, Selasa (21/5/2024) pagi.

Lantas, apakah pemanggilan pengelola hotel terkait dengan perizinan dan rekomendasi operasional?

Hotel Manager di Hotel Aeris Banjarbaru, Denny mengaku, mereka menyambangi Disporabudpar Banjarbaru terkait koordinasi jelang soft opening pada Rabu (22/5/2024) besok. Ia mengklaim segala proses perizinan sudah dibereskan manajemen hotel

“Kalau masalah perizinan dan lainnya sudah clear, tetapi masih ada yang diproses terkait kelengkapan,” ucapnya kepada sejumlah awak media.

Sementara, Kasi Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Disporabudpar Kota Banjarbaru
Silfiana Wahidah Hilmi menyebut kedatangan pengelola Hotel Aeris Banjarbaru bukan dipanggil oleh jajarannya. Melainkan, pihaknya meminta informasi dan penjelasan dari pihak Hotel Aeris terkait izin hotel dan hal-hal lain di dalamnya.

“Mereka memberi kejelasan ke kami, yang tersedia 80 kamar dan masuk ke ranah Pemko Banjarbaru. Tetapi mereka masih persiapan uji coba, baru 53 kamar dari 80 kamar yang disediakan,” ujar Silfi, sapaan akrabnya.

Ia juga menepis kabar bahwa Disporabudpar Banjarbaru belum memberikan rekomendasi operasional Hotel Aeris Banjarbaru. Pasalnya, pengelola hotel telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan melalui perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) pada 18 November 2022 lalu.

“Ada missunderstanding (kesalahpahaman) terkait OSS. Bukan tidak melengkapi, hanya proses di operasional saja,” cetus Silfi.

Dia menuturkan, pengelola Hotel Aeris Banjarbaru diminta melengkapi berkas-berkas lain selain NIB. Disporabudpar Banjarbaru, disebut Silfi, akan membantu apa saja yang harus dilengkapi oleh pengelola hotel.

Silfi memastikan, pengelola Hotel Aeris Banjarbaru sudah melengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) hingga rekayasa lalu lintas.

“Tetapi ada hal-hal yang dilengkapi, seperti laik sehat yang msh proses dan izin operasional yang dikeluarkan Disporabudpar, karena di bawah 100 kamar ranahnya Pemko,” tutup Silfi. (FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221229-WA0030
IMG-20221227-WA0005
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
2. Infografis sosmed 10 penyakit
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221225-WA0006
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020

Member JMSI

Network

LAINNYA