Pengadaan Tanah Jadi Penentu Lokasi Pembangunan Bendungan Riam Kiwa

POJOKBANUA, MARTAPURA – Rapat Kordinasi (rakor) Konsultasi Publik Tim Persiapan dan Kesekretariatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (17/8/2021).

Kegiatan ini diadakan di Aula Barakat Lantai II, Kantor Bupati Banjar, Martapura.

Baca Juga

4 bulan  lalu

Kebakaran di Desa Pekauman Ulu, 7 Rumah Hangus Terbakar

17 Wahyu Firdha

Sekda Banjar, M. Hilman mengatakan, ini bertujuan untuk menentukan lokasi pembangunan Bendungan Riam Kiwa nantinya.

“Hari ini kami melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah, untuk kepentingan umum dalam rangka Pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Di mana tujuan dari tahap persiapan pengadaan tanah ini, menentukan lokasi pembangunan kepentingan umum,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/8/2021).

Nantinya, lokasi tersebut akan diputuskan oleh Bupati Banjar sebagai unsur yang dapat memberikan pertimbangan hingga penetapan lokasi itu bisa dilaksanakan.

Baca Juga

2 bulan  lalu

DPRD Banjar Sambut Pembangunan Pasar Hewan, Lokasi Strategis Penyangga IKN

30 Wahyu Firdha

“Karena itu, tugas dari tim persiapan adalah mengumpulkan data terkait lokasi lahan dan masyarakat yang terdapat dari rencana pembangunan,” tuturnya.

Hilman menjelaskan, pemberitahuan pada masyarakat setempat juga dilakukan melalui penyampaian surat yang disampaikan melalui camat, kepala desa, Polsek, Koramil serta melalui media massa.

Konsultasi publik ini turut mengundang narasumber dari Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, untuk memberikan masukan terkait informasi dan data terkini. Serta, penyampaian pendapat hukum yang dimohonkan oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sebagai pemrakarsa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik dan pengadaan tanah.

“Selain itu, melibatkan semua anggota tim persiapan agar bisa memberikan informasi yang terbaik, efisien dan efektif. Sehingga, masyarakat bisa memahami dan ada kesepakatan bersama, serta tidak keberatan terhadap rencana pembangunan bendungan yang akan dilaksanakan,” terangnya.

Nantinya, dari informasi yang dikumpulkan tersebut masyarakat akan mengetahui hak yang didapatkan sebagai dampak dari pembangunan yang dilaksanakan. Tentunya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak menjadi permasalahan ke depan. (WF/PR)