harjad bjb idul ftr 1445 PB
harjad bjb idul ftr PB

Paman Birin: ASN Jangan Langgar Aturan Netralitas Hadapi Pemilu dan Pilkada

waktu baca 2 menit
Selasa, 7 Nov 2023 17:45 0 163 Yuliandri Kusuma Wardani

POJOKBANUA, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terus melaksanakan sosialisasi menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Termasuk, Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemprov Kalsel yang tak luput menjadi sasaran.

Idul Fitri (1)
harjad bjb - m ikhsan
harjad bjb - gt manggis
harjad bjb - t baskoro
harjad bjb - rsd idaman
IMG-20240420-WA0002
IMG-20240420-WA0007

Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Selasa (11/7/2023) pagi. Sosialisasi dibuka Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar.

Paman Birin berharap, agar Pemilu dan Pilkada tahun 2024 bisa berjalan sukses. “Dalam sejarah pemilu dan pilkada di era reformasi, kita di Kalsel bisa menyelenggarakannya dengan sukses, tertib, aman dan lancar. Di pemilu dan pilkada tahun depan, kita mengharapkan penyelenggaraan di Banua bisa sukses, tertib dan aman,” ujarnya.

Menurutnya, dalam rangka menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, ASN mempunyai peran yang cukup penting dan strategis. Di samping mendukung kelancaran, ASN juga memiliki hak suara untuk memilih.

“Posisi ini saya minta ditempatkan secara proporsional oleh seluruh ASN, ada aturan yang harus diperhatikan, khususnya berkaitan dengan netralitas. Jangan sampai ada ASN di lingkup Pemprov Kalsel yang melanggar aturan Pemilu dan Pilkada,” pesannya.

Dia meminta, berkaca dari pengalaman terdahulu, ada beberapa kasus pelanggaran ASN yang terjadi bukan karena disengaja, tapi karena ketidaktahuan. Setidaknya, mampu meminimalkan pelanggaran, sekaligus menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara lebih baik dan berkualitas.

“Kita berharap, sosialisasi ini bisa memberi pencerahan dan menambah wawasan semua ASN agar lebih memahami posisi dan kedudukannya dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada di tahun 2024,” tuturnya.

Dia menginstruksikan, Bakesbangpol Kalsel membuat surat edaran ke seluruh SKPD terkait materi sosialisasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila melanggar.

“Dari saksi moral, administrasi, disipilin ringan, sedang sampai dengan berat. Dengan teguran tertulis, lisan dan sampai pemberhentian untuk disiplin berat,” ucapnya.

Dia menginginkan, ASN di lingkup Pemprov Kalsel paham terkait aturan ini, sehingga tidak ada yang bermasalah secara hukum karena pelanggaran netralitas.

Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Kalsel dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejumlah Rp131 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel Rp65 miliar. (adpim/KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani

Yuliandri Kusuma Wardani

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221225-WA0006
IMG-20221227-WA0005
2. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030

Member JMSI

Network

LAINNYA