POJOKBANUA, BANJARBARU – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menyerahkan keputusan pembelajaran tatap muka kepada orang tua siswa saat masih pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Namun, ia menilai pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring di rumah akan mempengaruhi dampak negatif berkepanjangan bagi siswa.
“Dampak lain ialah adanya penurunan capaian belajar, kekerasan kepada anak dan risiko eksternal lainnya,” ujar Nadiem.
Selain itu, banyak siswa putus sekolah karena membantu mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.
Ia menjelaskan, penentuan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas merupakan hak prerogatif pemerintah daerah (Pemda) sejak awal tahun 2021.
“Bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya tatap muka, itu keputusan mereka untuk anaknya masih di rumah. Ujung-ujungnya, keputusan itu ada di orang tua. Tapi, saat guru sudah divaksinasi sekolah wajib memberikan opsi belajar tatap muka terbatas,” paparnya, dikutip dari laman DPR RI.
Hal ini merupakan upaya, agar PTM di sekolah bisa diakselerasi melalui program vaksinasi kepada semua tenaga didik dan pengajar.
“Learning loss bersifat permanen akan terus terjadi, jika kita tidak segera melakukan tatap muka. Kebijakan ini bertujuan, mengakselerasi proses pembelajaran tatap muka di Indonesia,” terangnya.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru, Hendra Wahyudin
Sementara itu, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Banjarbaru, Hendra Wahyudin mengatakan, pemerin+ah mulai melakukan uji coba PTM di beberapa sekolah. Tak terkecuali, Banjarbaru.
Saat ini, dinas terkait tengah menyiapkan beberapa sekolah sebagai piloting PTM, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal terkait protokol kesehatan (prokes), sarana serta prasarana.
“PTM ini tentu tidak bisa diberlakukan kepada semua sekolah sekaligus, tetapi akan dibuka secara bertahap,” imbuhnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra, Hendra menambahkan, pihak selaku pengawas akan mengawasi kesiapan sekolah untuk pelaksanaan PTM tersebut.
Sebagaimana diketahui, ketentuan pembelajaran tatap muka (PTM) mengacu dengan daerah yang masuk kategori zona hijau dan zona kuning.
Hingga kini, hanya 56 persen di zona hijau yang menyelenggarakan PTM. Sedangkan, pada zona kuning hanya 28 persen yang melaksanakan PTM.
“Oleh karena itu, pembukaan sekolah tergantung dari keputusan pemerintah masing-masing,” pungkasnya. (NS/PR)
Tidak ada komentar