iklan di pojokbanua

Mantan Narapidana Koruptor Boleh Calonkan Diri di Pemilu 2024, Berikut Syaratnya

waktu baca 2 menit
Minggu, 28 Agu 2022 03:49 0 Nanang Apidae

POJOKBANUA, JAKARTA – Mantan narapidana kasus korupsi dibolehkan mendaftar sebagai Calon Legislatif (Caleg) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang.

Komisioner KPU, Idham Holik menyampaikan, para koruptor tersebut juga diminta melampirkan surat dari pemimpin redaksi media massa lokal maupun nasional terkait pemberitaan yang menyebut bahwa merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

“Yang menerangkan, bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional,” ujarnya dilansir dari kompas.com, Minggu (28/8/2022).

Kata dia, dalam aturan tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD yang tertuang dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak disebutkan secara khusus larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar.

Akan tetapi, seorang mantan narapidana termasuk kasus tindak pidana korupsi yang ingin mendaftar wajib mengumumkan kepada masyarakat bahwa dirinya pernah dihukum akibat kasus korupsi dan telah selesai menjalani hukuman tersebut.

“Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Kecuali, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,” bebernya.

Selain itu, melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pernah melarang mantan koruptor ikut pemilihan legislatif pada Pemilu 2019.

Dalam Pasal 4 PKPU itu, disebutkan partai politik (parpol) tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai bakal caleg.

Setelah ada peraturan itu, tercatat ada 13 pengajuan uji materi yang diterima Mahkamah Agung (MA) untuk mengugurkan regulasi tersebut.

“Aturan tersebut telah dimuat dalam Pasal 45A Ayat 2 PKPU Nomor 31 Tahun 2018 yang mensyaratkan adanya lampiran, berupa telah memberi keterangan mengenai status narapidananya kepada publik dari calon yang akan maju tersebut,” paparnya.

Mereka juga wajib melampirkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Calon anggota DPR, DPRD dan DPD juga diwajibkan melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tutupnya. (NS/KW)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221228-WA0020
TIPS AMANKAN DATA
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221225-WA0006
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221227-WA0005
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221229-WA0030

Member JMSI

Network

LAINNYA