iklan di pojokbanua

Laporan Dugaan Tambang Batu Gunung Ilegal di HST Dilayangkan ke ESDM Kalsel

waktu baca 2 menit
Selasa, 22 Agu 2023 20:05 0 Muhammad Hidayatullah

POJOKBANUA, BANJARBARU – Laporan adanya dugaan tambang batu gunung ilegal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kini telah dilayangkan ke Dinas ESDM Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (21/8/2023) kemarin.

IMG-20240616-WA0002

Laporan itu disampaikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HST melalu perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) HST kepada Kepala Dinas ESDM Kalsel.

Saat menyambangi Kantor ESDM, perwakilan DLHP HST yakni Haikal, Erwandi, dan Rahmatullah disambut Kasi Pengusahaan Minerba Dinas ESDM Kalsel, Endarto di ruang kerjanya.

Adapun laporan yang ditandatangani Sekda HST, M. Yani itu buah tindak lanjut laporan masyarakat atas dugaan aktivitas tambang batu gunung illegal di Desa Nateh dan Desa Tandilang, Kecamatan Batang Alai Timur.

“Isinya yakni, hasil verifikasi lapangan terkait temuan aktivitas tambang batu gunung satu lokasi di Desa Nateh dan empat lokasi di Desa Tandilang lengkap dengan foto dan koordinatnya,” ungkap Haikal yang menjabat Kabid Tata Lingkungan DLHP HST.

Lebih lanjut, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten HST, areal tersebut tidak dimasukkan sebagai peruntukan wilayah pertambangan batu gunung.

Kemudian, Peraturan Daerah (Perda) HST Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) HST Tahun 2006-2025, dinyatakan bahwa prioritas pembangunan di HST adalah pembangunan berbasis lingkungan.

Untuk itu, Pemkab HST pun mengharapkan Dinas ESDM Kalsel dapat menindaklanjuti temuan tersebut sebagaimana kewenangannya.

Selain ke ESDM Kalsel, kata Haikal, pihaknya pun mengirimkan tembusan ke DLH Kalsel, WALHI Kalsel, serta Polda Kalsel. Harapannya sama, agar laporan mereka dapat ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kasi Pengusahaan Minerba ESDM Kalsel, Endarto mengatakan, pihaknya telah menerima langsung laporan itu dan akan segera menindaklanjutinya.

Lebih lanjut, pihaknya pun mengaku akan menyurati kepada Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai tindak lanjut laporan ini.

Secara kewenangan, kata Endarto, Dinas ESDM posisinya mengatur terhadap yang berizin. Sementara yang tidak berizin kapasitas dan kewenangannya ada pada penegak hukum.

“Nanti kita kerja sama,” singkatnya. (MH/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Muhammad Hidayatullah

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221229-WA0030
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
1. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221227-WA0005

Member JMSI

Network

LAINNYA