iklan di pojokbanua

Laporan 108 APK Diduga Langgar Aturan, Bawaslu Banjarbaru Dapati Lokus Tak Sesuai

waktu baca 2 menit
Senin, 29 Jan 2024 20:01 0 Fikri Noor

POJOKBANUA, BANJARBARU – Laporan terhadap 108 alat peraga kampanye (APK) diduga melanggar aturan pada pekan lalu, langsung ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banjarbaru.

Belakangan, laporan yang disampaikan oleh alumni Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP) Kalimantan Selatan, Jaya Hasiholan Limbong ini didapati lokus pelaporan APK yang tidak sesuai. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner Bawaslu Banjarbaru, Hegar Wahyu Hidayat kepada pojokbanua.com, Senin (29/1/2024) siang.

“Kita lihat keterpenuhan syarat formil dan materilnya. Ternyata memang lokus APK yang dilaporkan, banyak data alamat yang tidak berkesesuaian atau salah,” ungkapnya.

Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ini menuturkan, karena lokus yang tidak sesuai. Jajarannya meminta pelapor untuk melakukan perbaikan laporan.

Hegar mencontohkan salah satu titik yang dilaporkan beralamat di Jalan Jafri Zamzam II. Di mana, data yang dimasukkan Jaya dalam laporannya menuliskan bahwa lokasinya berada di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin.

Setelah dilakukan penyisiran sesuai dengan data, ternyata Jalan Jafri Zamzam II masuk wilayah Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Kesalahan data inilah yang diminta Bawaslu Banjarbaru untuk diperbaiki oleh pelapor.

“Ketika ada pelapor datang dan melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran, alamatnya harus jelas. Kalau salah, kita minta perbaiki,” tegasnya.

Pelapor sendiri, diketahui telah menyambangi kantor Bawaslu Banjarbaru. Namun, Hegar belum bisa memastikan apakah pelapor sudah memperbaiki laporannya atau belum.

Jika sudah ada perbaikan laporan, Bawaslu Banjarbaru melakukan kajian apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak. Selain itu, jajarannya juga berkoordinasi dengan Panwascam, apakah laporan yang disampaikan sudah tertangani oleh Panwascam.

Hegar menyebut, dugaan pelanggaran 108 APK ini mirip dengan laporan sebelumnya terkait pemasangan apk di pohon dan tiang listrik. Jajarannya pun mengenakan dugaan pelanggaran kampanye yaitu Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

“Tapi kita lihat (dulu) kajiannya. Baru kita periksa alamat peristiwa dan dugaan pelanggarannya,” tuntasnya. (FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221227-WA0005
IMG-20221228-WA0020
TIPS AMANKAN DATA
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
2. Infografis sosmed 10 penyakit
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221225-WA0006

Member JMSI

Network

LAINNYA