iklan di pojokbanua

Komitmen Paman Birin Bantu Pendampingan 1.000 Sertifikat Halal Pelaku Usaha Banua

waktu baca 4 menit
Selasa, 21 Mei 2024 19:33 0 Yuliandri Kusuma Wardani

POJOKBANUA, BANJARBARU – Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menginstruksikan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pendampingan 1.000 sertifikat halal bagi pelaku usaha yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

Penyerahan secara simbolis sertifikat halal dilakukan Paman Birin melalui Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Hj Raudatul Jannah atau Acil Odah di Aula Idham Khalid Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Selasa (21/5/2024).

Ia menyampaikan, sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel berkomitmen gerak cepat untuk menerbitkan 1.000 sertifikat halal. Selain itu, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sebagai produsen makanan halal dan potensi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Dengan merangkul seluruh elemen baik dari kalangan ulama, akademisi, organisasi dan media guna menumbuhkan atensi masyarakat Banua maupun pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Sertifikat yang didapat merupakan aset kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan,” ujarnya.

Dirinya meminta, para pelaku usaha agar mengajak rekan-rekannya untuk segera mendapatkan sertifikat halal ini, sehingga produk mereka mudah diterima kalangan. “Mendorong para pelaku usaha yang didominasi kaum perempuan atau acil-acil, bisa memasarkan produknya ke tingkat pasar lebih luas atau ke luar daerah, bahkan mancanegara. Lakukan upaya perbaikan kualitas mutu, apalagi saat ini terbuka peluang besar di kawasan IKN, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk pemasangan produk usaha,” lanjutnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Rivai menerangkan terkait pendampingan 1.000 sertifikat halal hingga saat ini sudah terlampaui.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta kuota tambahan agar lebih banyak pelaku usaha di daerah ini yang mendapatkan sertifikat halal.

“Sedikitnya, di Kalsel terdapat 255.000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang. Sekitar 8.000 di antaranya sudah mengantongi sertifikat halal,” ucapnya.

Pendampingan halal sertifikat dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha memenuhi ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mewajibkan produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman untuk bersertifikasi halal.

Seperti diketahui, semula kewajiban sertifikasi halal bagi produk-produk UKM paling lambat Oktober 2024, tetapi mundur menjadi Oktober 2026. Ketentuan ini berlaku di antaranya untuk produk UMK makanan dan minuman, obat tradisional, herbal, produk kimia kosmetik. Sementara, tenggat waktu wajib sertifikasi halal untuk produk dari usaha kategori menengah dan besar tetap Oktober 2024.

Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM, Riza Damanik di Bogor, pada Kamis (16/5/2024) lalu membeberkan, meski pun ditunda, pihaknya tetap mengawal kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk memperkuat sosialisasi dan literasi para pelaku usaha terkait kebijakan ini. Sehingga pelaku UMKM bisa lebih mudah, cepat, agresif untuk bisa terlibat dalam inisiatif ini untuk mendaftar diri.

Kemenkop UKM juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memvalidasi halal, memperkuat data UKM yang membutuhkan sertifikasi halal. Dia meyakini dengan literasi yang kuat terkait sertifikasi halal, semua isu dan permasalahan yang terkait dengan hal tersebut dapat diselesaikan tuntas pada tahun 2026.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024) menyebut penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil ini salah satunya disebabkan rendahnya pencapaian target sertifikasi halal per tahun.

Saat ini, target yang diharapkan adalah 10 juta sertifikasi halal per tahun. Akan tetapi, baru tercapai sekitar 4 juta. Kewajiban sertifikasi halal hanya ditujukan bagi usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha (NIB).

Pemerintah mendorong para pelaku usaha pedagang kaki lima untuk mendapatkan NIB terlebih dulu sebagai syarat sertifikasi halal.

Di sisi lain, Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan penundaan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman UMK menjadi Oktober 2026 merupakan sebuah bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

Dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus NIB dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026. Meski demikian, kewajiban sertifikasi halal tetap diberlakukan mulai 18 Oktober 2024 bagi selain produk UMK yang terkategori self declare.

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (Adpim Kalsel/KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani

Yuliandri Kusuma Wardani

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

2. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221227-WA0005
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221229-WA0030

Member JMSI

Network

LAINNYA