iklan di pojokbanua

Ketiadaan Unsur Komersial, Pengamat Politik Sebut Reklame Bacaleg Tak Perlu Dipungut Pajak

waktu baca 2 menit
Rabu, 20 Sep 2023 12:09 0 Fikri Noor

POJOKBANUA, BANJARBARU – Pengamat politik di Banjarbaru, Muhammad Wahyu Nz menilai bahwa reklame bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Banjarbaru pada Pemilu 2024 mendatang tidak perlu dipungut pajak.

Pasalnya, Wahyu menilai jika reklame bacaleg tidak memiliki unsur ataupun tujuan komersial.

Hal ini diungkapkan olehnya saat dihubungi pojokbanua.com, Rabu (20/9/2023) pagi.

“Karena tidak memiliki unsur atau tujuan komersial. Unsur komersial adalah berarti berhubungan dengan perniagaan atau perdagangan,” ucapnya.

Menurut Wahyu, setidaknya terdapat dua dasar hukum yang dapat dipergunakan, yakni PP omor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.

Mantan Komisioner KPU Banjarbaru ini menuturkan, PP Nomor 35 Tahun 2023 hanya mendefinisikan tujuan reklame secara umum. Berbeda dengan Perda Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020 yang mendefinisikan secara rinci tujuan reklame.

“Jika reklame bacaleg tidak memiliki unsur komersial, maka tidak dapat dikategorikan sebagai reklame. Akhirnya tidak dapat ditarik pajak reklame,” papar Wahyu.

Diketahui, Pemko dan DPRD Banjarbaru masih berkonsultasi terkait hal ini. Wahyu menilai, masih belum ada kejelasan tentang hal terkait, yang berarti dinilai belum ada kepastian hukum.

Dengan kata lain, pungutan pajak atas hal itu tidak dapat dilakukan sepanjang tidak ada kepastian hukum. Dia menyarankan agar Pemko Banjarbaru harus berhati-hati dan lebih baik untuk tidak melakukan pungutan terlebih dahulu.

“Sebab pungutan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas atau tegas, bisa dimaknai sebagai pungutan liar. Ini akan menciptakan masalah baru,” jelas Wahyu.

Dia juga menyarankan agar Pemko Banjarbaru melakukan sinkronisasi regulasi terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan sudah ada PP Nomor 35 Tahun 2023 yang terbaru, sementara Perda Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2020 belum mengacu ke sana.

“Selain itu, perlu untuk menegaskan pengertian reklame, sehingga tidak multitafsir dan memicu perdebatan. Tentu juga mengakomodasi berbagai hal yang saat ini belum diakomodasi,” lugas Wahyu. (FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

2. Infografis sosmed 10 penyakit
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221227-WA0005
IMG-20221229-WA0030
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221228-WA0020
TIPS AMANKAN DATA
1. Infografis sosmed 10 penyakit

Member JMSI

Network

LAINNYA