Kejanggalan Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan Pemimpin KPK, ‘Berbau’ Politik Jelang Pemilu 2024

waktu baca 3 menit
Sabtu, 27 Mei 2023 21:14 0 85 Fikri Noor

POJOKBANUA, JAKARTA – Pemerintah didesak segera membentuk panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, agar bisa mencegah kecurigaan publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pejabat lembaga antirasuah tersebut.

Dilansir suara.com pada Sabtu (27/5/2023), setelah MK memutuskan memperpanjang masa jabatan pemimpin KPK, publik menilai hal tersebut ‘berbau’ politis, serta terkait manuver menjelang Pemilu 2024.

Desakan itu mengemuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada Kamis (25/2/2023) mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun.

Kemudian MK juga menyatakan syarat batas usia calon pimpinan KPK paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun – bertentangan dengan UUD 1945.

Ucapan Hari Raya Rosehan
Idul Fitri (1)

Merespons putusan MK, Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah akan menyikapinya setelah mendalami argumen hukumnya dan mendengarkan berbagai pendapat pakar.

Adapun Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan perpanjangan masa jabatannya setahun ke depan bakal membawa penguatan dalam pemberantasan korupsi.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengaku mencium sejumlah ‘keanehan’ dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review salah satu pimpinan KPK, Nurul Ghufron.

Bivitri berkata, materi gugatan tersebut sesungguhnya “tidak urgen” dan “tidak ada kaitannya dengan isu konstitusional”.

Kalau merujuk pada putusan-putusan MK sebelumnya, materi gugatan yang sifatnya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka seperti yang diajukan Nurul Ghufron, “hakim konstitusi akan menolak gugatan tersebut” dan menyerahkannya pada pembuat undang-undang yakni DPR.

Namun pada gugatan kali ini, menurut Bivitri, sikap MK berbeda dan diadili dengan sangat cepat.

“Nah ini [keputusan masa jabatan pimpinan KPK] menyalahi pola itu,” ujar Bivitri Susanti kepada BBC News Indonesia, Jumat (26/5/2023).

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, sepakat dengan Bivitri.

Feri mengatakan hakim MK secara tidak langsung sudah mencampuri urusan DPR dengan mengatur masa jabatan dan batas usia pimpinan KPK.

Itu mengapa Feri dan Bivitri menduga keputusan tersebut sangat erat kaitannya dengan nuansa politik jelang Pemilu 2024 serta tak lepas dari campur tangan kepentingan Istana.

“Ada nuansa politik yang sulit bagi MK menghindari itu, apalagi berkaitan dengan berbagai kepentingan Istana,” ujar Feri kepada BBC News Indonesia.

“Pimpinan KPK sekarang sedang berupaya menyelidiki perkara dugaan korupsi Formula E yang berkaitan dengan capres tertentu. Kalau ada seleksi pimpinan KPK yang baru, ada kekhawatiran kasus ini tidak bisa diselesaikan,” ia berpendapat.

Sebelumnya beredar isu bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini maju sebagai bakal capres, Anies Baswedan, telah ‘ditarget’ oleh KPK untuk menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Formula E.

Dugaan itu menguat kala Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dicopot oleh pimpinan KPK lantaran Endar disebut tak juga menjadikan Anies sebagai tersangka. (suara.com/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221225-WA0006
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020
IMG-20221227-WA0005
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
1. Infografis sosmed 10 penyakit

Member JMSI

Network

LAINNYA