iklan di pojokbanua

Kadinsos Banjar Angkat Bicara Buntut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Publikasi

waktu baca 2 menit
Sabtu, 20 Jan 2024 16:44 0 Wahyu Firdha

POJOKBANUA, MARTAPURA – Buntut dugaan penyalahgunaan anggaran berupa pengeluaran dana publikasi tak wajar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar mengklaim sudah sesuai aturan.

IMG-20240616-WA0002

Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar, Dian Marliana menyampaikan bahwa pengeluaran dana publikasi sebesar Rp150 juta tersebut sudah sesuai aturan pengadaan barang dan jasa, dan melalui e-katalog.

“Perihal anggaran publikasi sebenarnya sudah melalui perencanaan dan pembahasan, baik di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dewan pada 2022 lalu dan disetujui pada 2023,” kata Dian kepada sejumlah awak media, Jumat (19/1/2024) kemarin.

Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar, Dian Marliana. (Foto: dok. pojokbanua.com)

Kata dia, tahapan sudah lolos dan boleh dianggarkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran tersebut juga sudah tersedia, sebelum dirinya dilantik oleh Bupati Banjar sebagai Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar pada 11 Oktober 2023 lalu.

“Jadi yang saya tahu memang ada anggaran publikasi di bidang PPPA sebesar Rp150 juta. Karena hanya satu paket, kami berkontrak dengan satu penyedia saja. Sedangkan dua media lainnya, itu kewenangan media yang berkontak untuk membaginya ke media lain,” paparnya.

Adapun, pihaknya memastikan bahwa Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar tidak ikut campur terkait persoalan pembagian ke media lainnya tersebut.

“Kami tidak bisa ikut campur. Terpenting, terkait pertanggungjawabannya diserahkan ke media lokal yang mengajukan proposal. Terkait SPJ sudah kami terima, bahkan uangnya sudah ditransfer non tunai,” bebernya.

Selain itu, juga sudah koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Banjar.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Merilu Ripner menyatakan dalam mengajukan penawaran tentu ada spesifikasinya.

“Seperti peliputan khusus sebanyak 2 kali, penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) 155 kali, advertorial Surat Kabar Harian (SKH) di halaman media cetak 2 kali, dan tayang di seluruh media sosial (medsos) milik media cetak, lipsus di televisi nasional 1 kali, dan penayangan ILM di televisi nasional 10 kali. Itu paket yang ditawarkan oleh penyedia jasa dan bukti tayangannya sudah clear,” jelas Merilu.

Kendati demikian, ia mengaku terkait standar satuan harga terkait peliputan tidak ada diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). “Tapi setelah saya lakukan perbandingan seperti di Kota Yogyakarta, di sana satu kali peliputan sebesar Rp8 juta,” pungkasnya. (WF/KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221228-WA0020
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221227-WA0005
TIPS AMANKAN DATA
2. Infografis sosmed 10 penyakit
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221229-WA0030

Member JMSI

Network

LAINNYA