harjad bjb idul ftr 1445 PB
harjad bjb idul ftr PB

Jelang Pilkada 2024, DPRD Kalsel Terima Keluhan KPU Tabalong

waktu baca 2 menit
Minggu, 5 Sep 2021 13:33 0 137 Khairun Nisa

POJOKBANUA, TABALONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabalong keluhkan beragam kendala terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024.

Idul Fitri (1)
harjad bjb - m ikhsan
harjad bjb - gt manggis
harjad bjb - t baskoro
harjad bjb - rsd idaman
IMG-20240420-WA0002
IMG-20240420-WA0007

Hal itu mereka sampaikan kepada Komisi I yang membidangi Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel.

“Kami mendapat informasi beberapa keluhan dari KPU Tabalong terkait pilkada serentak 2024 nanti,” ujar Sekretaris Komisi I pada DPRD Kalsel, Suripno Sumas, Ahad (5/9/2021).

Kata dia, keluhan ini tak hanya terjadi di KPU Tabalong, tapi juga hampir seluruh KPU di Banua.

Dijelaskan Suripno, kondisi sarana dan prasarana mereka saat masih sangat terbatas dan kurang memadai, sementara hal itu merupakan yang sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan di KPU.

Pihaknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk KPU Tabalong, agar bisa memenuhi persyaratan penting dalam kegiatan pemilu.

“Pemikiran kami bagaimana nantinya agar di KPU kabupaten/kota dalam rangka menghadapi pilkada serentak 2024 nanti dapat mengatasi, khususnya mereka yang tidak memiliki gudang yang representatif,” lanjutnya.

Hal lain juga terkait status pegawai di KPU Tabalong, juga menjadi keluhan yang diterima dan menjadi sorotan bagi Komisi I.

“Keluhan terkait sumber daya manusianya, dimana ada aturan pegawai dengan status dipekerjakan (DPK) dari pemerintah kabupaten/kota diminta memilih status. Yaitu alih status menjadi pegawai organik KPU atau memilih kembali ke pemda,” katanya.

Sementara, terkait sisi pendanaan untuk pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024, Ketua KPU Tabalong, Ardiansyah mengaku telah merancang anggaran yang diperlukan.

“Estimasi sementara anggaran yang dibuat draf, sekitar Rp 46 miliar. Ada kenaikan sebesar Rp 19 miliar dari angka semula yakni Rp 27 miliar. Karena ada beberapa hal yang harus diantisipasi yaitu apabila di tahun 2024 kasus pandemi Covid -19 belum melandai, sehingga memerlukan APD dan lainnya,” jelasnya.

Sementara, terkait sisi pendanaan untuk pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2024, Ketua KPU Tabalong, Ardiansyah mengaku telah merancang anggaran yang diperlukan.

“Estimasi sementara anggaran yang dibuat draf, sekitar Rp 46 miliar. Ada kenaikan sebesar Rp 19 miliar dari angka semula yakni Rp 27 miliar. Karena ada beberapa hal yang harus diantisipasi yaitu apabila di tahun 2024 kasus pandemi Covid -19 belum melandai, sehingga memerlukan APD dan lainnya,” jelasnya. (KN/SB)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221228-WA0020
IMG-20221225-WA0006
1. Infografis sosmed 10 penyakit
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221227-WA0005
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221229-WA0030

Member JMSI

Network

LAINNYA