iklan di pojokbanua

Izin Trayek Tak Keluar, Sopir Angkot Mengadu ke DPRD Banjarbaru

waktu baca 3 menit
Senin, 10 Jun 2024 21:13 0 Fikri Noor

POJOKBANUA, BANJARBARU – Tak dikeluarkannya izin trayek angkutan kota (angkot) di Banjarbaru, dipertanyakan oleh para sopir angkot yang tergabung dalam DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Banjarbaru.

Lantas, mereka pun mengadu ke DPRD Banjarbaru dan beraudiensi dengan para legislator dari Komisi III di Ruang Yakut Baru DPRD Banjarbaru, Senin (10/6/2024) sore.

Ketua DPC Organda Banjarbaru, DPC Organda Banjarbaru, Helvyn Dyanseng Girsang mengungkapkan, sejak Desember 2023 hingga sekarang, Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarbaru belum mengeluarkan perpanjangan izin trayek.

“Itu yang kita tuntut, (karena) kita sudah menghadap ke kantor tetapi tidak dapat jawaban sehingga kami berharap ke DPRD untuk menyambung lidah kita,” ujarnya kepada awak media usai audiensi dengan DPRD Banjarbaru.

Diakui Helvyn, selama ini angkot yang beroperasi ilegal. Pasalnya, sejak Januari 2024 belum ada izin baru yang dikeluarkan Dishub Banjarbaru, sementara izin trayek diperlukan jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

“Sekarang didapat kesepakatan, tetap akan dibuat surat keterangan sampai izin trayek baru dikeluarkan,” cetusnya.

Usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Banjarbaru, Emi Lasari mengungkapkan, selama ini izin trayek yang dikeluarkan cukup lama. Hingga kemudian muncul kesepakatan, di mana Dishub Banjarbaru akan membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa izin trayek ini berlaku sampai ditetbitkannya izin trayek baru.

“(Surat keterangan) itu dalam rangka menggaransi kawan-kawan sopir angkot, kalau ada kejadian di jalan seperti penilangan dan lainnya, agar izin trayek tidak bermasalah,” tambahnya.

Emi menyebut, izin trayek yang diterbitkan hanya sebatas wilayah Banjarbaru. Tentunya ada beberapa hal yang harus disiapkan, termasuk koordinasi dengan Dishub, DPRD serta Organda kabupaten/kota lain agar adanya kesepakatan bersama.

“Jangan sampai nanti kemudian Banjarbaru menerapkan, tetapi kabupaten/kota lain tidak (menerapkan). Misalnya masuk ke Banjarbaru, yang (otomatis) mengambil mata pencaharian (sopir) angkot, ini mesti jadi PR kita ke depan,” jelas politikus PAN ini.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dishub Banjarbaru, Muhammad Mirhansyah menuturkan, selama transisi pihaknya akan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Di mana, perlu ada revisi izin trayek sesuai dengan kewenangan Dishub Banjarbaru.

“Proses kewenangan kita itu tidak langsung serta merta terbit. SK (surat keputusan) harus diproses dan direvisi dulu, dari SK (trayek) Cempaka ke Martapura dan sebaliknya itu harus kita revisi sampai ke Batas Kota,” tutur Mirhan, sapaan akrabnya.

Mantan Sekretaris Dishub Kalimantan Selatan (Kalsel) ini menerangkan, jika SK trayek terbit maka sopir angkot perlu melengkapi standar keselamatan, misalnya uji KIR yang harus lengkap. Saat SK terbit, maka izin trayek harus masuk dalam Online Single Submission (OSS).

“Mereka (sopir angkot, red) sekarang tidak ada trayek, sementara pengganti surat keterangan itu saja. Karena kami tidak bisa mengeluarkan izin trayek baru dengan menggunakan trayek Cempaka-Martapura, karena sudah lintas kabupaten/kota,” tuntas Mirhan. (FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221228-WA0020
IMG-20221225-WA0006
TIPS AMANKAN DATA
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221229-WA0030
2. Infografis sosmed 10 penyakit
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221227-WA0005

Member JMSI

Network

LAINNYA