iklan di pojokbanua

Hore! UMP Kalsel Naik Jadi Rp3,2 Juta

waktu baca 2 menit
Kamis, 23 Nov 2023 08:47 0 Yuliandri Kusuma Wardani

POKOKBANUA, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) mengumumkan, mulai 1 Januari 2024 Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalsel mengalami kenaikan menjadi Rp3.282.812,21 dari yang awalnya Rp3.149.977,65 atau naik 4.22 persen.

IMG-20240616-WA0002

Kadisnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti mengatakan kenaikan UMP ini untuk mewujudkan upah yang lebih realistis ke arah pencapaian kebutuhan hidup layak dan peningkatan kesejahteraan pekerja.

“Penentuan ini merupakan hasil dari rapat Dewan Pengupahan Kalsel yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja serta pakar,” ucapnya di Banjarmasin, belum lama tadi.

Ia menerangkan, penetapan ini berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.3.3.1/0792/KUM/2023 tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2024 tertanggal 20 November 2023. Keputusan Gubernur ini mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Sehingga, Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0842/KUM/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Keputusan Gubernur mulai berlaku mulai 1 Januari 2024 sesuai dengan surat keputusan yang telah ditandatangani Gubernur Kalimantan Selatan,” terangnya.

Ia menuturkan bagi pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha paling sedikit sebesar Upah Minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun. UMP Kalsel sebagaimana dimaksud keputusan Gubernur Kalsel ini, upah minimum bulanan terendah untuk waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu.

“Kenaikan UMP untuk menutupi kebutuhan yang melonjak karena inflasi yang saat ini terjadi di Kalsel. Kenaikan UMP Kalsel, berada di peringkat 9 dari 34 provinsi yang menetapkan UMP,” jelasnya.

Kata dia, pihaknya juga akan melakukan pengawasan secara intensif untuk memastikan jajaran perusahaan atau pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja, memberikan upah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kita akan awasi secara intensif perusahaan atau pelaku usaha yang belum memberikan upah sesuai ketentuan,” tegasnya. (MC Kalsel/KW)

Editor: Yuliandri Kusuma Wardani

Yuliandri Kusuma Wardani

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221225-WA0006
1. Infografis sosmed 10 penyakit
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221228-WA0020
IMG-20221229-WA0030
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221227-WA0005

Member JMSI

Network

LAINNYA