iklan di pojokbanua

Godok Hasil Reses Dewan, Harap Selaras dengan Pembangunan Banjarbaru

waktu baca 2 menit
Jumat, 19 Agu 2022 09:43 0 Fikri Noor

POJOKBANUA, BANJARBARU – Penyerapan aspirasi melalui hasil reses yang dilakukan DPRD Banjarbaru, akan menjadi pokok pikiran (pokir) yang diharapkan selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan di Banjarbaru.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarbaru, Napsiani Samandi saat ditemui di kantornya, Kamis (18/8/2022).

“Tertuang pada UU nomor 23 tahun 2014 Pasal 161 huruf (I dan J) bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berkewajiban (I) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja berkala (J) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat,” ujar Napsiani.

Ia menambahkan, salah satu mekanisme yang digunakan oleh DPRD untuk menyerap pokir adalah melalui reses. Ini mencakup aktivitas menjaring aspirasi di daerah pemilihan, menyiapkan laporan reses yang di dalamnya ada usulan pokir dan penyampaian hasil reses dalam sidang paripurna.

“Pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 pasal 178 Nomor 2 yakni pokok pikiran DPRD, diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran,” jelasnya.

Tentunya, tidak semua aspirasi atau keinginan masyarakat dapat diwujudkan. Hasil reses disampaikan kepada Pemko Banjarbaru, yang kemudian disinergikan dengan hasil Rapat Koordinasi Bangunan (Rakorbang) tingkat kelurahan, kecamatan dan kota serta visi-misi kepala daerah.

“Hasil itulah yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” terangnya.

Dengan demikian, pokir DPRD diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam APBD untuk kemudian dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam hal ini, anggota dewan adalah penyambung lidah masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah daerah atau memiliki masalah untuk diselesaikan oleh pemerintah daerah melalui SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

“Pencapaian atas suatu target kinerja pada setiap program dan kegiatan merupakan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan. Yang ditetapkan oleh kepala daerah dalam dokumen rencana tahunan yang disebut RKPD,” tambahnya.

Pokir DPRD tercantum dalam peraturan kepala daerah tentang RKPD. Sehingga, pencapaian atas target yang telah ditetapkan merupakan tanggung jawab SKPD sebagai bagian dari eksekutif.

Diakui Napsiani, pokir sering dipahami keliru oleh banyak orang. Kekeliruan ini terjadi karena tidak membaca aturan secara mendalam.

“Kecurigaan biasanya lahir dari tidak memadainya informasi untuk menganalisis dan mengambil sebuah kesimpulan. Terutama, berkaitan dengan bagaimana peran dan fungsi anggota dewan dalam pengalokasian sumber daya pada anggaran belanja dalam APBD,” tandasnya. (FN/KW)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221228-WA0020
IMG-20221227-WA0005
2. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221225-WA0006
TIPS AMANKAN DATA
1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221229-WA0030
PENJUALAN ROKOK BATANGAN

Member JMSI

Network

LAINNYA