Erick Thohir: Tambahan Modal BUMN Tak Ada Hubungannya dengan Covid

POJOKBANUA – Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan tambahan modal yang diberikan pemerintah kepada BUMN dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak terkait dengan penanganan pandemi covid-19.

Dikutip dari cnnindonesia.com, selain fokus pada penanganan pandemi, pemerintah juga menyiapkan kondisi pasca covid-19.

Baca Juga

1 tahun  lalu

HUT ke-58, Bank Kalsel Luncurkan Program “QRIS-kan UMKMmu”

80 Nanang Apidae

“Kalau dikaitkan, tidak ada hubungan dengan covid-19. Saya melihat ini kan pasca covid-19 harus disiapkan juga,” ujarnya dalam acara BUMN Sehat dan Kuat Demi Akselerasi Kebangkitan Ekonomi di CNBC Indonesia TV, Jumat (30/7/2021) kemarin.

Ia mengatakan, PMN tersebut diberikan kepada BUMN supaya proyek yang mendorong perekonomian serta bersinggungan langsung dengan masyarakat tetap jalan. Karena itulah katanya, dana PMN dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yakni jalan tol.

Tujuan pembangunan jalan tol adalah menekan biaya logistik di Indonesia yang terbilang masih mahal yakni 24 persen. Sementara, rata-rata biaya logistik global yakni 13 persen.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ibnu Sina; Kenaikan Harga di Pasaran Biasa Terjadi Jelang Nataru

22 Khairun Nisa

“Nah, infrastruktur apa yang diperlukan? Ya tadi yang disampaikan, apakah pembangunan dari tol supaya transportasi barang bisa dipercepat, salah satunya,” imbuhnya.

Data Kementerian BUMN menyebutkan PMN untuk pembangunan jalan tol diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero). Nilai tambahan modal yang diberikan Rp19 triliun.

Itu diberikan untuk tambahan modal pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada 2021 dan Rp31,35 triliun tahun depan untuk kebutuhan yang sama.

PMN juga diberikan kepada PT PLN (Persero) untuk melistriki wilayah terpencil. Tercatat, perusahaan setrum mendapatkan PMN sebesar Rp8,23 triliun untuk program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan, membangun transmisi gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan periode 2021-2022.

“Kalau kita-kita yang di kota mendapatkan listrik masak yang di desa tidak boleh,” ujarnya.

Contoh lainnya, kata Erick, pemerintah memberikan PMN kepada PT BTN (Persero) untuk mendorong realisasi program 1 juta rumah lantaran kebutuhan terhadap perumahan masyarakat berpendapatan rendah (MBR) masih tinggi. Tercatat, BTN mendapatkan PMN Rp2 triliun untuk penguatan modal guna meningkatkan tier I capital dan CAR.

Namun, Erick mengaku terbuka dengan kritik. Ia memastikan BUMN akan menyampaikan penggunaan suntikan modal itu secara terbuka.

“Saya rasa ini era demokrasi, ketika ada kritik saran ya kami buka datanya secara transparan. Kami tidak ada yang disembunyikan, tadi saya sampaikan misalnya ada yang pasca covid, ada yang saat covid. Kita tidak bisa terbelenggunya semua saat covid, pasca covid itu penting, tadi yang saya sampaikan contohnya logistik cost,” katanya.

Secara total, pemerintah menggelontorkan PMN kepada 12 BUMN sebesar Rp106 triliun. Rinciannya, senilai Rp33,9 triliun untuk tambahan suntikan modal tahun ini dan PMN baru senilai Rp72,449 triliun untuk tahun depan. (cnnindonesia.com/pr)