iklan di pojokbanua

Duh, Honor PPS Desa Labuan Tabu Martapura di Bulan Maret 2024 Belum Dibayar

waktu baca 2 menit
Rabu, 15 Mei 2024 08:16 0 Wahyu Firdha

POJOKBANUA, MARTAPURA – Honor anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Labuan Tabu, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar belum dibayarkan.

Ketua PPS Labuan Tabu, Muhammad Yusri, menjelaskan bahwa honor untuk bulan Maret sebesar Rp1,5 juta untuk ketua dan Rp1,3 juta untuk anggota belum dilunasi.

“Di Martapura, ada 26 desa yang belum menerima pembayaran honor selama dua bulan,” ujar Yusri, Selasa (14/5/2024).

Ia juga menyatakan, bahwa pembayaran honor PPS sempat tertunda hingga dua bulan. Meskipun sebelumnya diterima secara penuh.

“Awalnya lancar, tetapi beberapa kali sempat tertunggak hingga dua bulan,” ungkapnya.

Karena penunggakan ini, PPS se-Kecamatan Martapura memutuskan membuat surat terbuka ke KPU RI yang telah dikirim langsung ke Sekretariat.

“Surat ini juga telah mendapat perhatian dari Abdul Aziz, Koordinator Divisi Penyelenggaraan Pemilu KPU Banjar,” terangnya.

Namun, hingga kini, Yusri mengaku belum mengetahui kapan honor tersebut akan dibayarkan. Ia hanya mendapatkan informasi bahwa permasalahan tersebut masih dalam tahap review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Ada yang mengatakan uangnya kurang dan alasan lainnya, tetapi kami belum mendapatkan penjelasan resmi dari KPU. Hanya komunikasi pribadi dengan pihak Sekretariat,” ungkapnya.

Yusri berharap agar pada Pilkada 2024 mendatang, perhatian terhadap PPS lebih ditingkatkan. Karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memiliki risiko lebih besar.

Di tempat terpisah, Sekretaris KPU Banjar, Mashuriansyah mengakui, bahwa honor PPS mengalami tunggakan sejak Desember 2023, karena anggaran yang tidak mencukupi.

“Anggaran kemarin sempat masuk ke KPU Kabupaten Banjar, tetapi selang beberapa jam ditarik lagi karena Permenkeu nomor 62. Karena tunggakan lebih Rp2 miliar harus review oleh BPKP,” ujarnya.

Mashuri, sapaan akrabnya menjelaskan, permasalahan serupa juga terjadi di Kalsel, namun di 12 kabupaten/kota lain. Jumlah tunggakan tidak mencapai Rp2 milia, sehingga hanya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU.

Ketika ditanya kapan review akan selesai, Mashuri belum bisa memastikan. KPU RI telah mengirim surat ke BPKP pada 24 April 2024, dan mereka masih menunggu.

“Jadi kita sifatnya masih menunggu. karena kendala kita di atas Rp2 miliar,” cetusnya.

Terkait surat edaran dari PPS, Mashuri menyatakan bahwa KPU Kabupaten Banjar akan menyikapinya secara kelembagaan dan telah menginformasikan bahwa mereka belum bisa membayar honor. (WF/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

1. Infografis sosmed 10 penyakit
IMG-20221227-WA0005
IMG-20221228-WA0020
2. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221225-WA0006
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
IMG-20221229-WA0030

Member JMSI

Network

LAINNYA