iklan di pojokbanua

Dugaan Pelanggaran Administrasi Laporan Bacaleg Disidang Bawaslu HST

waktu baca 2 menit
Jumat, 15 Sep 2023 16:14 0 Muhammad Hidayatullah

POJOKBANUA, BARABAI – Kasus dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai Golkar bernama Salasiah, rupanya telah dua kali disidang Bawaslu HST.

IMG-20240616-WA0002

Kasus itu dilaporkan terkait tidak dimasukkannya lagi nama yang bersangkutan saat pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) caleg DPRD HST dapil 4.

Sidang terkait dugaan pelanggaran administrasi dengan nomor register 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB.22.07/IX/2023 yang diajukan oleh Salasiah.

Sidang pertama dengan agenda pembacaan laporan dari pihak pelapor pada Rabu (13/9/2023) di kantor Bawaslu Kabupaten HST.

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis yang juga Ketua Bawaslu HST, Nurul Huda didampingi anggota Majelis, M. Taupik Rahman dan Hairul yang juga anggota Bawaslu HST.

“Pihak pelapor dan terlapor turut berhadir. Dari pihak terlapor yaitu KPU HST diwakili oleh Annor Rizali dan stafnya,” ucap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu HST, Hairul.

Pada proses persidangan, kata Hairul, pelapor telah membacakan pokok laporan dan telah didengarkan pihak terlapor.

“Setelah itu, pihak terlapor dalam hal ini KPU meminta diberi waktu untuk menyusun jawaban,” katanya.

Saat itu, kata Hairul, telah disepakati bersama penyampaian jawaban dari pihak terlapor diagendakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 10.00 Wita.

Selanjutnya, pada sidang kedua Kamis (14/9/2023) kemarin, dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak terlapor yaitu dari KPU Kabupaten HST diwakili oleh Siswandi Reyaan dan Murjani.

“Sidang kedua ini, terlaporkan telah menyampaikan pokok jawaban dan menyerahkan sebanyak tiga rangkap kepada majelis sekaligus berkas bukti-bukti pendukung,” katanya.

Hairul mengatakan, pada kesempatan itu disepakati oleh pihak pelapor dan terlapor bahwa sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan pembuktian akan berlangsung pada Selasa (19/9/2023) pukul 10.00 Wita.

“Sesuai dengan Perbawaslu 8 Tahun 2022 pasal 26, Bawaslu mempunyai waktu paling lama 14 hari kerja setelah laporan diregistrasi untuk memutus laporan dugaan pelanggaran administratif tersebut,” tutupnya. (MH/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Muhammad Hidayatullah

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221227-WA0005
IMG-20221228-WA0020
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221225-WA0006
IMG-20221229-WA0030
2. Infografis sosmed 10 penyakit
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
1. Infografis sosmed 10 penyakit

Member JMSI

Network

LAINNYA