DPRD Banjarbaru Pertanyakan Sikap Pemerintah Hadapi Ramadan saat Pandemi

POJOKBANUA, BANJARBARU – Anggota DPRD banjarbaru, Nurkhalis Anshari menanyakan sikap pemerintah menghadapi bulan ramadan saat pandemi Covid-19.

“Kita menunggu keputusan dari pemerintah, menyikapi ramadhan tahun ini. Apakah bisa dilaksanakan dengan aturan yang lebih longgar atau menggunakan protokol kesehatan (prokes) yang sangat ketat,” ujarnya kepada pojokbanua.com, Senin (12/4/2021).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Harjad ke 23, Pemko Banjarbaru Kenang dan Tabur Bunga ke Makam Tokoh Terdahulu

49 Hasanuddin

Kendati demikian, ia meminta masyarakat tetap mengutamakan prokes yang berlaku.

“Memasuki awal ramadan, biasanya masyarakat masih euphoria sampai 10 hari pertama. Khawatirnya, kondisi ini membuat lalai dalam penerapan prokes,” ungkapnya.

Terutama, manajemen masjid diharapkan agar tetap memperhatikan prokes dalam pelaksanaan ibadah berjamaah.

Baca Juga

10 bulan  lalu

Koordinasi Pembangunan Kehutanan di Kalsel, Komisi II DPRD Provinsi Kalteng Kunjungi Dishut Kalsel

41 muattha

“Misal, jumlah jamaah salat tarawih dibatasi hingga 50 persen saja yang hadir. Dengan begitu, menghindari membludaknya salat tarawih berjamaah,” tutur Anggota Komisi III itu.

Kata dia, sebagian masyarakat telah melaksanakan vaksinasi Covid-19, khususnya tenaga kesehatan dan tenaga pelayanan publik.

“Semoga tingkat kekebalan tubuh masyarakat akan lebih baik lagi. Mudahan penyebaran virus ini terus menurun. Tetapi, kita tetap menunggu keputusan dari pemerintah seperti apa,” jelasnya. (MA/PR)