POJOKBANUA – Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan, lebih baik cerewet daripada korban Covid-19 berderet.
Dikutip dari m.bisnis.com, ia menekankan kembali keputusan larangan mudik harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan yang paling utama adalah masyarakat.
Menurutnya, hal itu sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tidak boleh ada satupun Pejabat Pemerintah yang berbeda narasinya,” kata Doni, Rabu (5/5/2021) kemarin.
Kepala BNPB ini berpesan, semua pejabat pemerintah harus terus menmenyosialisasikan larangan mudik kepada masyarakat, demi menekan angka kenaikan kasus positif Covid-19.
Keputusan Pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis,” ucap Doni.
Kata dia, ada tujuh persen masyarakat Indonesia yang masih nekat mudik. “Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total kasus positif di Indonesia per 4 Mei 2021 mencapai 1.686.373 orang.
Guna mengantisipasi kenaikan kasus positif itu, Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No.13 Tahun 2021, tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. (PR)
Tidak ada komentar