Disdik HST Bantah Ada Diskriminasi Layanan Pendidikan untuk Penghayat Kaharingan

waktu baca 2 menit
Jumat, 29 Sep 2023 20:30 0 230 Muhammad Hidayatullah

POJOKBANUA, BARABAI – Usai disampaikannya beragam kendala pelayanan publik bagi Penghayat Kepercayaan Kaharingan, Dinas Pendidikan (Disdik) Hulu Sungai Tengah (HST) membantah adanya diskriminasi untuk mereka.

Kabid SMP Disdik HST, Alam Mappaompo menerangkan, semua anak-anak Penghayat Kaharingan mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan pendidikan mulai jenjang PAUD, SD hingga SMP.

Dalam acara koordinasi dan sinkronisasi layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Alam menegaskan, para siswa dari Penghayat Kaharingan juga bisa masuk data pokok pendidikan (dapodik). Begitu pula dengan mendapat bantuan pendidikan yang sama, baik bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Kemendikbudristek.

“Semua siswa penghayat kepercayaan Kaharingan bisa masuk dapodik. Mereka juga mendapat hak yang sama, karena sudah diatur dan dilindungi oleh Undang-undang. Kami siap membantu mereka mensosialisasikan di semua jenjang terkait adanya kepercayaan ini,” beber Alam di Balai Rakyat Barabai, Jumat (29/9/2023).

Ucapan Hari Raya Rosehan
Idul Fitri (1)

Sementara itu, Pamong Budaya Ahli Utama Kemendikbud RI, Sri Hartini mengatakan pemerintah sudah memberikan pelayanan pendidikan untuk semua penghayat kepercayaan di Indonesia.

Lebih lanjut, layanan pendidikan itu tidak hanya di kurikulum 2013, namun juga di program Merdeka Belajar. Pihaknya juga dalam merancang program menyesuaikan, bagaimana anak-anak penghayat Kaharingan mendapat hak yang sama.

“Layanan pendidikan itu sudah ada aturannya. Siapa yang menjadi guru sudah disiapkan, sudah disertifikasi oleh pemerintah, ada kurikulumnya, ada buku teksnya, buku pegangan guru ada, dan buku pendukung lainnya,” terang Sri.

Adapula muncul pertanyaan dari peserta terkait keinginan masyarakat penghayat Kaharingan ingin menjadikan kepercayaan ini sebagai agama. Bagi Sri, hal itu merupakan hak mereka untuk menyampaikan aspirasi, namun, ia menegaskan usulan tersebut bukan kewenangannya Kemendikbudristek.

“Bukan kewenangan kami, itu kewenangan Kementerian Agama. Tapi jika memang masyarakat sudah sepakat untuk menjadikan agama, silahkan mengikuti syarat-syarat yang bisa diusulkan. Jadi itu hak mereka, kami menghargai itu,” tandasnya. (MH/FN)

Editor: Gusti Fikri Izzudin Noor

Muhammad Hidayatullah

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Pojok Banua TV

Infografis

IMG-20221229-WA0030
IMG-20221228-WA0020
IMG-20221225-WA0006
PENJUALAN ROKOK BATANGAN
2. Infografis sosmed 10 penyakit
TIPS AMANKAN DATA
IMG-20221227-WA0005
1. Infografis sosmed 10 penyakit

Member JMSI

Network

LAINNYA